JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti persoalan validitas data dalam sistem e-RDKK yang dinilai menjadi salah satu penyebab utama tidak tepatnya distribusi pupuk bersubsidi di lapangan.
Menurut Nasim, kelemahan data penerima pupuk kerap membuat alokasi tidak sesuai dengan kebutuhan riil petani. Hal ini berdampak pada munculnya kelangkaan pupuk di sejumlah daerah, sementara di sisi lain distribusi tidak merata.
“Sistem data harus diperbaiki. e-RDKK tidak boleh menjadi titik lemah yang justru menghambat petani mendapatkan haknya,” ujar Nasim di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pembenahan data harus dibarengi dengan penguatan pengawasan hingga tingkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah kebocoran distribusi pupuk yang selama ini kerap terjadi.
Selain itu, Nasim juga menyinggung pentingnya sinkronisasi antara regulator dan pelaksana distribusi, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero), agar kebijakan yang diambil benar-benar selaras dengan kondisi di lapangan.
Lebih lanjut, ia mendorong perbaikan tata kelola pupuk secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi distribusi, tetapi juga dari aspek kebijakan dan perencanaan.
Nasim juga mengingatkan pentingnya strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk impor melalui pengembangan pupuk organik berbasis sumber daya lokal.
“Kita harus mulai beralih ke kemandirian. Pengembangan pupuk organik menjadi solusi agar sektor pertanian kita lebih kuat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendorong kolaborasi lintas komisi di DPR RI guna memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih dan benar-benar berpihak pada petani.
Menurutnya, dengan perbaikan data yang akurat dan koordinasi yang kuat, permasalahan distribusi pupuk dapat diatasi dan kedaulatan pangan nasional bisa diwujudkan (red)
Berita terkait
