JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Hilman Mufidi, mendesak panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) untuk memperketat sistem pengawasan guna mencegah praktik kecurangan.
Desakan ini muncul setelah ditemukannya kasus peserta ujian di Universitas Diponegoro, Semarang, yang kedapatan menggunakan alat bantu dengar saat mengerjakan soal pada hari pertama pelaksanaan ujian.
“Kami mengecam keras segala bentuk kecurangan dalam pelaksanaan UTBK SNBT. Integritas ujian harus dijaga karena ini merupakan gerbang utama menuju pendidikan tinggi,” ujar Hilman.
Ia menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap awal, termasuk saat peserta memasuki ruang ujian. Pemeriksaan menyeluruh dinilai menjadi langkah krusial untuk memastikan tidak ada perangkat ilegal yang dibawa oleh peserta.
Hilman juga mendorong optimalisasi penggunaan teknologi seperti metal detector serta peningkatan kewaspadaan pengawas di lokasi ujian untuk meminimalisasi celah kecurangan.
Selain itu, ia menegaskan perlunya penerapan sanksi tegas tanpa toleransi bagi pelanggar. Sanksi tersebut dapat berupa pembatalan hasil ujian hingga larangan mengikuti seluruh jalur seleksi perguruan tinggi negeri.
Menurutnya, praktik kecurangan tidak hanya merusak sistem seleksi, tetapi juga mencederai nilai-nilai kejujuran dalam dunia pendidikan.
“Jika kecurangan ini dibiarkan, maka akan merusak kualitas pendidikan dan melahirkan generasi yang tidak menjunjung integritas,” tegasnya.
Lebih jauh, Hilman mengingatkan bahwa keberhasilan sejati harus dibangun melalui usaha yang jujur dan kompetisi yang sehat. Ia pun mengajak seluruh peserta UTBK SNBT untuk mengandalkan kemampuan sendiri dalam menghadapi ujian.
“Kejujuran adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang berkualitas,” pungkasnya (red)
Berita terkait
