Syaiful Huda: Subsidi BBM Dialihkan Untuk Perkuat Transportasi Publik

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mendorong pemerintah untuk mengalihkan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi guna memperkuat pembiayaan transportasi publik nasional.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar angkutan umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat, terutama di tengah lonjakan harga energi global akibat dinamika geopolitik.

“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” ujar Syaiful Huda, Senin (6/4/2026).

Huda menilai, selama ini kebijakan energi masih cenderung reaktif dan belum menyentuh akar persoalan, yakni tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.

“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan transportasi publik harus didukung melalui skema subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) agar tarif tetap terjangkau dan jangkauan layanan semakin luas.

Selain itu, Huda juga menyoroti ketimpangan pengembangan transportasi massal di Indonesia yang masih terpusat di Jakarta, sementara kota-kota besar lain belum memiliki sistem yang memadai.

“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang sangat membutuhkan penanganan serius,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan pengalihan subsidi harus dibarengi dengan langkah strategis lain, seperti pengembangan sistem Buy The Service (BTS) serta peningkatan kualitas armada transportasi publik.

Di sisi lain, Huda juga mendorong pemerintah untuk mulai menerapkan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara bertahap, dengan memastikan ketersediaan transportasi umum yang layak.

“Langkah pembatasan ini tentu dilakukan dengan adanya penyediaan armada transportasi publik yang nyaman dan layak terlebih dahulu,” ucapnya.

Menurut Huda, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi energi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” pungkasnya (red)