JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Elpisina, mengingatkan agar implementasi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 14 Tahun 2025 tentang penataan sumur minyak rakyat tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat kecil.
Menurut Elpisina, regulasi tersebut memang diperlukan untuk memperbaiki tata kelola dan keselamatan kerja. Namun pemerintah dan SKK Migas harus memastikan pendekatan yang digunakan bersifat solutif dan berorientasi pada kesejahteraan warga.
“Jangan sampai regulasi yang dibuat untuk menata justru menjadi jerat baru bagi masyarakat. Pendekatan pemerintah harus bijak karena ini menyangkut mata pencaharian warga,” ujar Elpisina di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Berdasarkan data SKK Migas, terdapat 45.095 sumur rakyat yang dilaporkan pemerintah daerah. Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak, disusul Jambi, Jawa Tengah, Aceh, Jawa Timur, dan Sumatra Utara.
Elpisina menilai, sebagian besar sumur tersebut telah beroperasi jauh sebelum regulasi diterbitkan. Karena itu, penertiban harus dibarengi dengan kepastian hukum, skema kemitraan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta akses pembelian minyak dengan harga yang wajar.
Ia juga menegaskan bahwa penataan sektor migas harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Permen 14 Tahun 2025 harus dijalankan dengan semangat melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar penindakan administratif,” pungkasnya (red)
Berita terkait
