JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Muhammad Khozin mendorong perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Menurutnya, negara tidak boleh lagi sekadar menunggu masyarakat mengurus dokumen kependudukan, tetapi harus lebih aktif memastikan setiap warga mendapatkan hak administratifnya.

Khozin mengatakan, pembahasan RUU Adminduk yang saat ini berjalan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI menjadi momentum untuk mengubah pendekatan pelayanan dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.

“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” ujar Khozin di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Khozin Dorong Perubahan Paradigma Pelayanan Adminduk

Menurut Khozin, perubahan tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong untuk lebih proaktif menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu menjadi pihak yang memulai proses pengurusan dokumen untuk mendapatkan hak administrasinya.

Ia menambahkan, perubahan paradigma pelayanan juga perlu didukung integrasi data kependudukan antarlembaga. Dalam RUU Adminduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) diarahkan menjadi nomor identitas tunggal yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik.

“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang itu menilai integrasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kerumitan administrasi akibat penggunaan beragam nomor identitas dan dokumen di setiap instansi.

Digitalisasi Adminduk Harus Disertai Perlindungan Data

Selain integrasi data, Khozin menekankan pentingnya memastikan transformasi pelayanan berbasis digital berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan data kependudukan.

RUU Adminduk juga memuat sejumlah materi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” katanya.

Khozin berharap pembaruan regulasi administrasi kependudukan dapat menghadirkan sistem pelayanan yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai urusan pencatatan. Lebih dari itu, sistem administrasi kependudukan diharapkan menjadi fondasi bagi setiap warga untuk memperoleh berbagai layanan publik dan haknya sebagai warga negara (red)