JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Kaisar Abu Hanifah, mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak (RUU JBB) membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mengusulkan agar stok barang, piutang usaha, mesin produksi, hingga kendaraan operasional dapat digunakan sebagai jaminan kredit tanpa harus bergantung pada sertifikat tanah atau bangunan.

Menurut Kaisar, selama ini banyak pelaku UMKM yang memiliki usaha sehat, omzet berjalan, dan pelanggan tetap, tetapi kesulitan memperoleh pembiayaan formal karena tidak mempunyai aset berupa tanah atau bangunan.

“Banyak UMKM memiliki usaha sehat, omzet berjalan, dan pelanggan tetap, tetapi kesulitan mendapatkan kredit karena tidak memiliki sertifikat tanah. Padahal, mereka punya aset produktif seperti barang dagangan, piutang, mesin produksi, hingga kendaraan operasional yang bisa dijadikan jaminan,” ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menilai, ketergantungan pada agunan tanah dan bangunan menjadi salah satu penghambat akses permodalan UMKM. Akibatnya, sebagian pelaku usaha terpaksa mencari sumber pembiayaan melalui rentenir maupun pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi.

Kaisar Minta Stok Barang dan Piutang Bisa Jadi Agunan

Kaisar menegaskan, RUU JBB perlu memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan aset produktif sebagai jaminan pembiayaan. Stok barang dan bahan baku, misalnya, harus dapat dijadikan agunan tanpa harus diserahkan secara fisik kepada kreditur.

Begitu pula dengan piutang usaha yang dinilai dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperoleh pembiayaan modal kerja. Dengan skema tersebut, aset yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha bisa menjadi sumber akses permodalan.

“Prinsipnya, aset yang digunakan untuk mencari nafkah harus bisa menjadi akses untuk mendapatkan modal. Dengan begitu, UMKM bisa mengembangkan usaha tanpa harus memiliki tanah terlebih dahulu,” tegasnya.

Menurut Kaisar, pengaturan tersebut akan memberikan peluang lebih besar bagi pedagang pasar, perajin, dan pelaku usaha di desa untuk mengakses lembaga pembiayaan formal. Dengan demikian, kebutuhan modal tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kepemilikan sertifikat tanah maupun bangunan.

RUU JBB Harus Lindungi UMKM dari Penarikan Agunan Sewenang-wenang

Meski mendorong kemudahan pembiayaan, Kaisar mengingatkan agar RUU JBB juga memberikan perlindungan yang memadai bagi debitur kecil. Ia meminta proses pendaftaran jaminan dibuat sederhana, murah, dan dapat dilakukan secara digital.

Selain itu, diperlukan standar penilaian aset yang transparan serta mekanisme restrukturisasi dan eksekusi jaminan yang adil. Hal tersebut penting agar kemudahan akses kredit tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi pelaku UMKM.

“Jangan sampai kemudahan kredit justru membuat UMKM menjadi korban. Penarikan barang jaminan harus mengikuti prosedur dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang,” ujarnya.

Kaisar memastikan Komisi VII DPR RI akan mengawal pembahasan RUU JBB bersama pemerintah, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian UMKM. Ia berharap regulasi tersebut nantinya memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bukan hanya perusahaan besar (red)