JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mengecam dugaan tindakan seorang guru di SMPN 21 Surabaya yang meminta sejumlah siswi menurunkan pakaian dalam untuk membuktikan alasan menstruasi.
Habib Syarief menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk untuk menegakkan kedisiplinan maupun menguji kejujuran siswa. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, bukan tempat yang justru mengabaikan kehormatan, privasi, dan otonomi tubuh peserta didik.
“Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Tidak ada satu pun alasan kedisiplinan yang membenarkan tindakan memeriksa area privat tubuh anak secara paksa. Ini bukan metode pendidikan, melainkan tindakan yang berpotensi melanggar hak dan martabat anak,” tegas Habib Syarief.
Ia memahami bahwa sekolah memiliki tanggung jawab menanamkan nilai kejujuran, kedisiplinan, dan kepatuhan beribadah. Namun, tujuan pendidikan tersebut harus dijalankan melalui pendekatan manusiawi yang tetap menghormati hak peserta didik.
Menurutnya, tindakan seperti itu berpotensi menimbulkan trauma psikologis, rasa malu, hingga menghilangkan kepercayaan siswa terhadap guru dan lingkungan sekolah.
Habib Syarief Minta Kasus SMPN 21 Surabaya Dievaluasi Menyeluruh
Habib Syarief mengapresiasi langkah awal pihak sekolah yang telah memberikan surat peringatan kepada guru yang bersangkutan. Meski demikian, ia mengingatkan agar penyelesaian kasus tersebut tidak berhenti pada teguran administratif.
“Persoalan ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya melihatnya sebagai kesalahan individu, sementara aspek pengawasan, standar operasional, dan pemahaman guru tentang perlindungan anak justru luput dari perhatian,” ujarnya.
Ia meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengevaluasi prosedur pendisiplinan di sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pedoman tegas agar tidak terjadi praktik yang melanggar privasi dan hak fisik peserta didik.
Selain evaluasi aturan, Habib Syarief menekankan pentingnya pemulihan psikologis siswi yang terdampak. Ia meminta dinas terkait memfasilitasi pendampingan profesional agar kondisi mental dan rasa aman korban menjadi prioritas.
Guru Diminta Dapat Pelatihan Disiplin Positif dan Perlindungan Anak
Lebih lanjut, Habib Syarief mendorong penguatan pelatihan disiplin positif bagi tenaga pendidik. Guru perlu dibekali pemahaman mengenai psikologi perkembangan anak dan remaja, komunikasi empatik, serta metode pendisiplinan tanpa kekerasan.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan ketidakjujuran siswa, penyelesaiannya harus dilakukan melalui dialog dan pendekatan edukatif, bukan tekanan atau tindakan yang mempermalukan anak.
Ia juga meminta fungsi Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah direvitalisasi. Ruang BK harus menjadi tempat aman bagi siswa untuk menyampaikan persoalan tanpa takut dihakimi.
“Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga harus membangun karakter dengan menghormati martabat manusia. Pendidikan sejati menyentuh hati, bukan menghakimi raga,” tegasnya.
Habib Syarief berharap kasus tersebut menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan, sehingga sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman, mendidik, dan menghargai martabat setiap peserta didik (red)

Berita terkait