JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Dedi Wahidi, menegaskan komitmennya mengawal penggunaan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN agar benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. Ia mengingatkan agar revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tidak memperluas tafsir anggaran pendidikan hingga mencakup belanja yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pendidikan.
Menurut Dedi, amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 harus dijalankan secara substantif, bukan sekadar memenuhi ketentuan administratif. Anggaran pendidikan harus memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, guru, tenaga kependidikan, serta peningkatan mutu dan akses pendidikan.
Saat ini, pembahasan RUU Sisdiknas di Komisi X DPR RI telah memasuki tahap harmonisasi. Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas sebelumnya menyepakati naskah setebal 385 halaman pada Juli 2026. Salah satu isu krusial dalam rancangan tersebut adalah pengaturan kembali pendanaan pendidikan.
“RUU Sisdiknas ini adalah kesempatan emas untuk meluruskan kembali khittah 20% APBN. Jangan sampai, karena ingin terlihat memenuhi amanat undang-undang, kita membuat definisi pendidikan menjadi sangat luas, seluas-luasnya, hingga akhirnya semua kegiatan bisa diklaim sebagai pendidikan. Kalau semua adalah pendidikan, maka pada akhirnya tidak ada lagi yang benar-benar pendidikan,” ujar Dedi Wahidi.
Dedi Wahidi Minta Anggaran Pendidikan Tidak Salah Sasaran
Dedi menyampaikan, dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Sisdiknas, Komisi X telah menyepakati sejumlah prinsip untuk mengembalikan alokasi 20 persen APBN pada fungsi pendidikan yang sesungguhnya.
Ia menyoroti kecenderungan memasukkan berbagai belanja di luar fungsi pendidikan ke dalam perhitungan anggaran 20 persen. Menurutnya, RUU Sisdiknas harus menjadi instrumen untuk memperjelas batas penggunaan anggaran, bukan justru membuka ruang bagi berbagai belanja yang hanya menggunakan label pendidikan.
Dedi menegaskan, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta peningkatan mutu dan akses pendidikan. Dengan demikian, pemenuhan anggaran pendidikan tidak berhenti pada angka dalam dokumen APBN, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Salah satu terobosan yang diperjuangkan Komisi X adalah pengaturan standar upah minimum bagi guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Menurut Dedi, kebijakan ini menjadi salah satu ukuran apakah RUU Sisdiknas benar-benar memberikan keberpihakan kepada guru.
Ia menyebut Komisi X telah menyepakati pada 7 Oktober 2026 agar klausul mengenai standar upah tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh RUU Sisdiknas.
“Jika 20% APBN itu nyata, maka tidak boleh lagi ada guru honorer yang menerima imbalan di bawah kelayakan. Kami di Komisi X sudah sepakat pada 7 Oktober 2026, klausul ini harus masuk batang tubuh RUU. Ini cara paling jujur untuk memastikan 20% itu dirasakan,” tegasnya.
Dedi Dorong Transparansi Alokasi 20 Persen APBN
Selain memperjuangkan standar upah guru non-ASN, Dedi mendorong agar RUU Sisdiknas mengatur kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan secara terperinci alokasi dan realisasi anggaran pendidikan 20 persen APBN.
Kewajiban tersebut, menurutnya, perlu melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta kementerian yang memiliki sekolah kedinasan.
Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui secara jelas besaran anggaran yang dialokasikan dan direalisasikan oleh setiap kementerian atau lembaga. Transparansi juga diperlukan agar penggunaan anggaran pendidikan dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dedi menilai pembaruan regulasi pendidikan harus memiliki orientasi jangka panjang karena RUU Sisdiknas akan menjadi landasan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045.
“RUU Sisdiknas ini kita susun untuk 20 tahun ke depan, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Tentu akan menjadi catatan sejarah yang kurang baik, jika undang-undang yang kita susun dengan susah payah ini justru dikenang sebagai undang-undang yang melegalkan praktik pengalihan makna 20%. Mari kita buat RUU Sisdiknas ini menjadi hadiah terbaik bagi dunia pendidikan, dengan mengembalikan 20% APBN kepada pemiliknya yang sah: ruang kelas, guru, dan murid-murid kita di seluruh pelosok negeri, dari Indramayu hingga Aceh dan Papua,” tutup Dedi Wahidi (red)

Berita terkait