JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, menyambut positif kesepakatan memasukkan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup sebagai kategori kejahatan yang dapat dikenai perampasan aset.
Menurut Abdullah, ketentuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan, perusakan kawasan hutan, serta kejahatan lingkungan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.
“Dalam pembahasan terakhir RUU Perampasan Aset, kami telah menyepakati bahwa pelaku tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup juga dapat dikenai perampasan aset. Bahkan, perampasan aset tersebut harus sebanding dengan nilai ekonomis akibat kerusakan yang ditimbulkan,” ujar Abdullah.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen pembahasan RUU tertanggal 10 November, Pasal 4 telah mengakomodasi tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup sebagai kategori tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Ketentuan tersebut melengkapi sejumlah kategori kejahatan lain, seperti korupsi, narkotika dan psikotropika, serta terorisme.
Abdullah menilai perluasan kategori tindak pidana tersebut relevan di tengah persoalan kebakaran hutan dan kerusakan lingkungan yang masih menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia.
Abdullah Soroti Dampak Kebakaran dan Kerusakan Lingkungan
Abdullah menyoroti dampak kebakaran hutan dan lahan yang tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat.
Berdasarkan studi Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), paparan asap kebakaran hutan di Indonesia diperkirakan menyebabkan 3.560 kematian pada September, meningkat dibandingkan perkiraan 1.700 kematian pada Agustus.
Selain kebakaran hutan, ia mengingatkan ancaman kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, termasuk aktivitas pertambangan yang tidak memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, dari 87.159 desa/kelurahan yang didata, sebanyak 8.112 desa/kelurahan mengalami pencemaran air, 4.954 mengalami pencemaran udara, dan 1.242 mengalami pencemaran tanah.
Sementara itu, catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada 2025 menyebutkan angka deforestasi berkisar antara 283.803 hektare hingga proyeksi awal 600.000 hektare. Kalimantan dan Papua menjadi wilayah yang terdampak besar.
“Angka-angka ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan lingkungan bukan persoalan kecil. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan, hilangnya sumber penghidupan, hingga bencana ekologis,” tegasnya.
Perampasan Aset Dinilai Perkuat Penegakan Hukum Lingkungan
Abdullah menjelaskan, ketentuan perampasan aset akan memperkuat instrumen penegakan hukum yang selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang tersebut telah mengatur berbagai bentuk sanksi, mulai dari pidana, administratif, hingga perdata. Dengan tambahan instrumen perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset, penegakan hukum diharapkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku.
Menurut Abdullah, perampasan aset juga penting untuk memastikan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup tidak tetap dinikmati oleh pelakunya.
Dengan demikian, nilai aset yang dirampas dapat disesuaikan dengan nilai ekonomis kerusakan yang ditimbulkan. Ketentuan tersebut diharapkan memperkuat pertanggungjawaban pelaku sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah kejahatan lingkungan berulang (red)

Berita terkait