JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendukung langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang. Ia meminta pemerintah tidak memberikan toleransi kepada perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Menurut Syafruddin, pemblokiran pengajuan RKAB bagi perusahaan bermasalah harus menjadi instrumen penegakan hukum sekaligus pengendalian praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Setiap perusahaan, kata dia, wajib bertanggung jawab memulihkan lingkungan, bukan hanya mengejar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.

“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang perketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menyoroti masih banyaknya lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka tanpa reklamasi dan pemulihan lingkungan. Kondisi tersebut tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan.

Syafruddin Soroti 57 Anak Tewas di Lubang Tambang Kaltim

Syafruddin mengungkapkan, persoalan lubang bekas tambang telah berulang kali menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur per November 2026, sebanyak 57 anak meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang di wilayah tersebut.

Ia menilai angka tersebut menjadi peringatan serius bahwa lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dapat berujung pada hilangnya nyawa manusia.

Menurutnya, hak perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang diberikan negara harus disertai tanggung jawab memulihkan lingkungan. Karena itu, kewajiban reklamasi dan pascatambang tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administratif.

“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Syafruddin Minta Perusahaan Tambang Pelanggar Dicabut Izinnya

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Syafruddin meminta Kementerian ESDM memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pengawasan harus dilakukan melalui verifikasi langsung di lapangan agar kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang dapat dipastikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi manipulasi data maupun praktik mencari celah untuk menghindari kewajiban pemulihan lingkungan.

Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, menurutnya, harus dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

Syafruddin memastikan pihaknya akan mengoptimalkan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia berharap pengetatan persetujuan RKAB dapat mendorong tata kelola pertambangan nasional yang lebih bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan.

“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Syafruddin (red)