JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menolak wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menilai rencana tersebut berisiko terhadap kelangsungan hidup satwa yang populasinya diperkirakan hanya tersisa 87–100 ekor.

Badak Jawa saat ini masuk kategori sangat terancam punah atau Critically Endangered berdasarkan klasifikasi International Union for Conservation of Nature (IUCN). Karena itu, Daniel meminta setiap kebijakan konservasi dilakukan berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif dan mengutamakan keselamatan satwa.

“Kami menolak wacana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya. Badak Jawa adalah satwa yang sangat unik dan memiliki kebutuhan habitat yang spesifik. Ujung Kulon merupakan rumah alaminya selama ini. Dengan populasi yang sangat sedikit, setiap keputusan terkait konservasinya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar wacana,” ujar Daniel di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Legislator asal Kalimantan Barat itu menegaskan, penyelamatan Badak Jawa harus mempertimbangkan karakteristik biologis satwa, kesesuaian ekosistem, serta keberlangsungan habitat alaminya. Menurutnya, kebijakan yang bertujuan menyelamatkan satwa langka tidak boleh justru menciptakan ancaman baru.

Daniel Johan Pertanyakan Kelayakan Alas Purwo sebagai Habitat Baru

Daniel mempertanyakan dasar kajian kelayakan ekologis Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru Badak Jawa. Ia menilai belum ada kajian ilmiah yang dibuka secara transparan kepada publik untuk menjelaskan kesesuaian kawasan tersebut dengan kebutuhan ekologis satwa langka itu.

“Di Alas Purwo juga belum pernah ditemukan jejak keberadaan Badak Jawa. Kita perlu mengetahui apakah kawasan tersebut benar-benar mampu mendukung kebutuhan ekologisnya, termasuk ketersediaan pakan, sumber air, kondisi vegetasi, hingga potensi interaksi dengan satwa lain yang sudah lebih dahulu menghuni kawasan tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan pengalaman pemindahan individu Badak Jawa ke kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang berakhir dengan kematian satwa tersebut. Padahal, kawasan JRSCA masih berada dalam satu bentang ekosistem dengan habitat asalnya di Ujung Kulon.

“Pemindahan yang masih berada dalam satu ekosistem saja memiliki risiko dan pernah berakhir dengan kematian badak. Apalagi jika harus dipindahkan lintas provinsi, dari Banten ke Jawa Timur, dengan karakteristik iklim, vegetasi, dan ekosistem yang berbeda. Ini harus benar-benar diperhitungkan,” tegasnya.

Daniel menjelaskan, Badak Jawa memiliki karakteristik biologis berbeda dengan spesies badak lainnya, termasuk badak Afrika. Satwa ini membutuhkan lingkungan lembap, ketersediaan air, serta kubangan lumpur untuk menjaga kondisi tubuhnya.

Karakteristik kulit Badak Jawa juga membuatnya membutuhkan lingkungan teduh dan lembap agar terhindar dari paparan sinar matahari langsung dalam waktu lama. Menurut Daniel, kondisi Ujung Kulon yang relatif basah, teduh, dan lembap memiliki karakteristik berbeda dengan sejumlah kawasan Alas Purwo yang lebih kering, panas, dan terbuka.

“Jangan menyamakan kebutuhan habitat Badak Jawa dengan badak Afrika. Badak Jawa membutuhkan air dan lumpur untuk berendam. Kondisi lingkungan seperti ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidupnya. Karena itu, kesesuaian habitat baru tidak boleh hanya dilihat dari luas kawasan, tetapi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan biologis dan ekologis badak,” jelasnya.

Daniel Johan Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Selain mempertanyakan kelayakan habitat baru, Daniel meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan Badak Jawa di kawasan Ujung Kulon dan sekitarnya.

Penolakan terhadap wacana pemindahan tersebut telah disampaikan berbagai elemen masyarakat. Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, misalnya, mengingatkan risiko kegagalan apabila pemindahan dilakukan lintas provinsi. Organisasi mahasiswa di Pandeglang juga mendesak pemerintah membuka kajian kelayakan ekologis Alas Purwo kepada publik.

Sementara itu, Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon meminta rencana pemindahan dibatalkan. Mereka mendorong pemerintah memprioritaskan penguatan patroli dan pengelolaan habitat alami, termasuk optimalisasi kawasan JRSCA.

“Suara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan Badak Jawa harus didengar. Mereka memiliki kedekatan dan pengalaman langsung dengan keberadaan satwa ini. Pemerintah jangan mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini ikut menjaga habitatnya,” ujar Daniel.

Ia menegaskan, upaya konservasi Badak Jawa seharusnya difokuskan pada perlindungan habitat asli, peningkatan pengawasan terhadap ancaman perburuan, penguatan patroli, pemantauan populasi, serta optimalisasi fasilitas konservasi yang telah tersedia.

Langkah tersebut, lanjutnya, perlu didukung kebijakan konservasi berbasis ilmu pengetahuan dengan melibatkan para ahli, organisasi konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar Ujung Kulon.

“Kami bersama masyarakat menolak rencana pemindahan Badak Jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon. Pemerintah seharusnya memperkuat perlindungan habitat dan memastikan badak dapat hidup aman di rumah alaminya,” tegasnya.

Daniel mengingatkan, Badak Jawa merupakan satwa yang tidak dapat menyuarakan sendiri ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan konservasi tidak justru memperbesar risiko kepunahan.

“Badak memang tidak bisa bersuara untuk membela hak hidupnya. Tetapi kita semua bisa menyuarakan perlindungannya sebelum terlambat. Jangan sampai niat menyelamatkan justru berujung pada hilangnya salah satu kekayaan hayati Indonesia,” pungkasnya (red)