JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, menegaskan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi industri nasional dan masyarakat, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Penguatan standardisasi dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
Pernyataan tersebut disampaikan Chusnunia yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja SNI di Gedung DPR RI, Senin (16/11/2026).
Menurut politisi asal Lampung tersebut, pembentukan Panja SNI bertujuan mengawal pelaksanaan standardisasi, meningkatkan pengawasan mutu produk lokal, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Ia mengatakan DPR ingin memaksimalkan fungsi dan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengukuran dan pengujian terhadap berbagai komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat.
“Kami memandang penguatan BSN menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini lembaga tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal manfaatnya sangat besar bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk nasional,” ungkapnya.
Chusnunia Dorong Penguatan BSN dan Perlindungan UMKM
Chusnunia memastikan Panja SNI akan mendorong penerapan standardisasi melalui penguatan regulasi teknis serta percepatan standardisasi produk lokal. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan SNI memiliki dua sisi. Di satu sisi, standardisasi diperlukan untuk menjamin kualitas dan keamanan produk bagi masyarakat. Di sisi lain, kewajiban pemenuhan standar terkadang dianggap menjadi beban bagi pelaku usaha kecil.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan berbagai program pendukung agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mampu memenuhi persyaratan standardisasi tanpa terbebani biaya yang terlalu besar.
Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas pembiayaan, sertifikasi gratis, hingga pendampingan bagi pelaku usaha agar produk lokal semakin berkualitas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Tugas kami adalah memastikan bagaimana pemerintah melalui berbagai program baik fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis atau pendampingan dapat mendorong agar para pelaku UMKM kita dapat naik kelas dan produknya mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Keberhasilan SNI Harus Diukur dari Manfaat Nyata
Chusnunia menegaskan keberhasilan standardisasi nasional tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya standar yang diterbitkan atau jumlah sertifikat yang dikeluarkan.
Menurutnya, penerapan SNI harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat.
Dengan demikian, standardisasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan prosedur teknis. Implementasinya harus mampu mendorong peningkatan kualitas produk nasional dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha.
“Kita harus pastikan bahwa standardisasi nasional ini bukan sekadar proses pengukuran yang bersifat administratif melainkan diukur dari seberapa besar nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat,” pungkasnya (red)

Berita terkait