JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), A. Halim Iskandar atau Gus Halim, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh desa di Indonesia memiliki akses internet memadai sebelum Undang-Undang Satu Data Indonesia diberlakukan secara penuh.
Menurut Gus Halim, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi menjadi prasyarat penting agar pemerintah desa mampu menjalankan peran sebagai titik awal pengumpulan data pembangunan nasional. Tanpa jaringan internet yang memadai, proses pengiriman, pembaruan, dan verifikasi data desa berisiko terhambat.
“Data paling jujur lahir dari desa, tetapi data itu harus bisa dikirim, diperbarui, dan diverifikasi melalui jaringan internet. Kalau desanya masih blank spot, bagaimana datanya mau masuk ke dalam sistem nasional?” ujar Halim di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Gus Halim menjelaskan, regulasi Satu Data Indonesia menempatkan desa sebagai hulu pendataan yang selanjutnya diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum menjadi acuan resmi kebijakan pemerintah.
Ia mengingatkan, keterbatasan sinyal di wilayah pedesaan dapat membuat jutaan warga di daerah terpencil tidak terakomodasi secara optimal dalam perencanaan pembangunan maupun penyaluran program bantuan negara.
“Jangan sampai UU Satu Data justru melahirkan ketimpangan baru, di mana desa yang punya internet datanya tercatat sementara desa tanpa internet hilang dari peta kebijakan. Kondisi seperti itu sangat tidak adil bagi masyarakat desa,” tegas mantan Menteri Desa tersebut.
Gus Halim Minta Komdigi Petakan Ulang Desa Blank Spot
Legislator PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII itu meminta Komdigi segera melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh titik blank spot dan desa yang memiliki koneksi internet lemah di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, masa transisi penyusunan aturan turunan undang-undang harus dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, termasuk menara pemancar dan akses internet berbasis satelit di wilayah pedesaan.
“Pemerintah punya waktu menyiapkan aturan turunan dan lembaga penyelenggaranya. Waktu yang sama harus dipakai Komdigi untuk menuntaskan blank spot di desa karena infrastrukturnya harus siap lebih dulu sebelum kewajibannya dijalankan,” kata Halim.
Selain infrastruktur, Gus Halim mengingatkan pemerintah agar tidak membebankan biaya operasional pendataan digital kepada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang terbatas. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta pelatihan literasi digital bagi perangkat desa.
Ia menegaskan, desa tidak boleh hanya dibebani kewajiban administratif tanpa dukungan sarana dan sumber daya yang memadai. Kesiapan jaringan, tenaga pendamping, dan anggaran menjadi bagian penting agar pemerintah desa dapat menjalankan fungsi pendataan secara optimal.
“Desa jangan hanya diberi kewajiban administratif tanpa dukungan sarana yang memadai. Negara harus hadir menyiapkan jaringan, tenaga pendamping, dan anggarannya agar desa benar-benar bisa menjadi fondasi Satu Data Indonesia,” ucapnya.
Integrasi Data Desa Harus Disertai Perlindungan Keamanan Siber
Gus Halim juga meminta Komdigi memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, serta BPS. Sinergi tersebut diperlukan untuk menyelaraskan standar aplikasi dan sistem keamanan data desa agar integrasi dengan pangkalan data nasional berjalan baik.
Menurutnya, perlindungan data pribadi warga desa harus menjadi perhatian utama. Integrasi sistem informasi desa dengan sistem nasional perlu disertai standar keamanan siber yang kuat untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Integrasi sistem informasi desa dengan pangkalan data nasional harus diimbangi dengan standar keamanan siber yang kuat. Keakuratan dan keamanan data masyarakat desa merupakan aset strategis negara yang harus dilindungi bersama,” tuturnya.
Ia juga mendorong pengawasan proyek pemerataan akses telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diperketat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah keterlambatan pembangunan infrastruktur jaringan.
Gus Halim menegaskan, pemerataan akses internet merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan informasi dan mempercepat transformasi digital nasional.
“Keadilan akses digital bagi seluruh warga negara di pelosok desa adalah amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Tidak boleh lagi ada desa yang terisolasi dari jaringan komunikasi saat era Satu Data Indonesia resmi dimulai,” pungkas Gus Halim (red)
Berita terkait
