BANDUNG, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mendesak pengembang perumahan berskala besar mematuhi ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Pengembang juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pernyataan tersebut disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk meninjau penyediaan hunian berimbang di kawasan Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai persoalan perumahan di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Program 3 Juta Rumah per tahun yang menjadi agenda strategis pemerintah perlu didukung keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengembang swasta dan sektor pembiayaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sebesar 9,64 juta rumah tangga. Selain itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.
Besarnya angka tersebut, menurut Sudjatmiko, menunjukkan bahwa pembangunan rumah komersial saja tidak cukup untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” tegas Sudjatmiko.
Sudjatmiko Ingatkan Pengembang Besar Wajib Penuhi Hunian Berimbang
Sudjatmiko menegaskan, ketentuan hunian berimbang bukan sekadar kewajiban administratif bagi pengembang. Aturan tersebut merupakan instrumen untuk memastikan pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada pasar komersial, tetapi juga menyediakan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah ke bawah.
Ia menjelaskan, konsep hunian berimbang tidak harus selalu diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang juga dapat menerapkan skema pembangunan secara vertikal dengan tetap memperhatikan komposisi hunian sesuai ketentuan yang berlaku.
Sudjatmiko memahami bahwa pembangunan perumahan berskala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan bisnis jangka panjang. Pengadaan tanah atau land bank, misalnya, membutuhkan proses yang tidak singkat sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan hunian.
Karena itu, ia mendorong pemerintah dan pengembang membangun komunikasi untuk menemukan skema bisnis yang memungkinkan kewajiban menyediakan rumah bagi MBR tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha.
Menurutnya, pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang. Sebaliknya, pengembang juga harus menjalankan tanggung jawab sosial dan regulasi dalam penyediaan hunian yang layak serta terjangkau.
Sudjatmiko Tawarkan Subsidi Silang untuk Bangun Rumah Sederhana
Salah satu solusi yang disoroti Sudjatmiko adalah penerapan skema subsidi silang melalui pengembangan kawasan komersial. Keuntungan dari penjualan ruko, lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan rumah sederhana.
Ia menilai skema tersebut dapat membantu pengembang memenuhi kewajiban hunian berimbang, terutama ketika pembangunan rumah sederhana memiliki margin keuntungan yang lebih kecil dibandingkan produk komersial.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.
Sudjatmiko menambahkan, penyediaan hunian bagi MBR seharusnya menjadi bagian dari perencanaan bisnis sejak awal, bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi setelah kawasan komersial selesai dibangun.
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penerapan aturan secara konsisten, pengembang berpotensi lebih memilih segmen pasar komersial yang memberikan keuntungan lebih besar. Kondisi tersebut dapat membuat penyediaan rumah sederhana semakin sulit.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memastikan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dan diawasi.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkapnya.
Sudjatmiko menegaskan, pembangunan perumahan harus menghasilkan kawasan yang tidak hanya bernilai komersial, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak.
“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” pungkasnya (red)
Berita terkait
