JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB, Chusnunia Halim, mendukung langkah Kementerian Perindustrian menindak tegas peredaran rokok ilegal. Menurutnya, peredaran produk tanpa cukai tersebut telah menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan menekan industri hasil tembakau yang menjalankan kewajiban secara resmi.
Chusnunia merujuk hasil survei rokok tercecer atau littered pack survey yang mencatat tingkat peredaran rokok ilegal di sejumlah kota besar Indonesia mencapai 10,77 persen.
Ia menilai kondisi tersebut merugikan produsen rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pasalnya, pelaku usaha resmi harus bersaing dengan produk ilegal yang tidak menanggung kewajiban serupa.
“Pelaku industri rokok legal yang telah membayar cukai dan berkontribusi maksimal tentunya merasa dirugikan dan tertekan oleh gempuran rokok ilegal yang tidak tersentuh beban yang sama,” ungkapnya dikutip Sabtu, (14/11).
Chusnunia juga mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan bersama lembaga terkait dalam melakukan penindakan sepanjang 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, hingga Oktober 2026 DJBC telah menyita sebanyak 1,7 miliar batang rokok ilegal. Jumlah tersebut meningkat sekitar 80 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Chusnunia Soroti Ancaman Rokok Ilegal bagi Pekerja dan Petani
Chusnunia menilai maraknya rokok ilegal tidak hanya berdampak pada persaingan antarprodusen, tetapi juga berisiko mengganggu keberlangsungan industri rokok legal dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.
Menurutnya, tekanan terhadap produsen resmi dapat mendorong penurunan produksi. Jika kondisi itu berlanjut, dampaknya berpotensi merembet pada pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja industri hasil tembakau.
Dampak lainnya dapat dirasakan petani tembakau dan cengkeh lokal. Berkurangnya produksi pabrik legal berpotensi menurunkan permintaan serta serapan hasil pertanian dari petani.
Karena itu, Chusnunia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga memperhatikan dampak ekonomi yang lebih luas dari peredaran rokok ilegal.
Ia menegaskan, keberlangsungan industri legal perlu dijaga karena berkaitan dengan rantai pasok, tenaga kerja, dan pendapatan petani yang menjadi bagian dari ekosistem industri hasil tembakau.
Chusnunia Minta Produsen Rokok Ilegal Diberi Akses Legal
Di samping penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, Chusnunia mendorong pemerintah menyiapkan langkah pembinaan bagi produsen atau pelaku usaha yang selama ini beroperasi secara ilegal.
Menurutnya, pendampingan dan kemudahan akses perizinan dapat menjadi jalan bagi pelaku usaha untuk beralih ke kegiatan produksi yang resmi dan memenuhi ketentuan.
“Selain penindakan harus ada upaya kongkrit pemerintah untuk mendorong produsen atau pelaku usaha rokok ilegal untuk diberikan pendampingan dan kemudahan akses perizinan agar dapat beralih menjadi usaha yang resmi,” tambahnya.
Chusnunia menilai pendekatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menekan peredaran produk ilegal, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam sistem industri yang legal.
Ia kembali menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, melindungi industri yang patuh terhadap aturan, serta menjaga keberlangsungan pekerjaan dan serapan hasil pertanian lokal.
“Berkurangnya produksi dari pabrik legal pastinya berdampak langsung pada menurunnya permintaan dan serapan tembakau serta cengkeh dari petani lokal. Kami mendesak pemerintah untuk menindak peredaran rokok ilegal, negara harus hadir untuk menumbuhkan iklim usaha yang sehat,” pungkasnya (red)
Berita terkait
