JAKARTA, BERITA SENAYAN – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah tidak berguna lagi. Yusril beralasan, substansi perkara yang dipersoalkan telah diputus Mahkamah Agung (MA) sehingga tidak bisa kembali diperdebatkan melalui jalur hukum lain dengan materi yang sama.
Pernyataan tegas itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia menilai langkah Gibran untuk kembali memperjuangkan dokumen pendidikannya melalui PTUN tidak akan mengubah status hukum perkara yang telah diputus.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” tegas Yusril.
Menurut Yusril, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan dilaksanakan. Karena itu, upaya mengajukan perkara dengan substansi yang sama dinilai tidak memiliki dasar untuk membuka kembali perdebatan yang sudah diputus.
Yusril juga menjelaskan bahwa putusan MK dan MA memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi sama-sama harus diperhatikan dalam melihat persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa putusan MA dalam sengketa terkait dokumen pendidikan Gibran telah mencapai tahap final.
Yusril Soroti Kedudukan Hukum Gibran dalam Perkara MA
Selain persoalan putusan final, Yusril menyoroti kedudukan hukum Gibran dalam perkara yang telah diputus MA. Ia menjelaskan bahwa pihak tergugat dalam perkara tersebut adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen.
Sementara itu, Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Kondisi tersebut, menurut Yusril, membuat Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding maupun peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.
Yusril juga menyebut Kemendikdasmen tidak mengajukan PK dan akan melaksanakan putusan MA. Jika putusan tersebut telah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Yusril menilai perkara itu semakin tidak memiliki ruang untuk diperdebatkan kembali.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” ujarnya.
Yusril kemudian menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan kelanjutan langkah hukum Gibran. Menurut dia, terdapat kemungkinan proses tersebut berhenti atau dihentikan seiring perkembangan pelaksanaan putusan pengadilan.
“Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya,” kata Yusril.
Gibran Tetap Ingin Buktikan Ijazah Lewat PTUN
Di sisi lain, Gibran sebelumnya menyatakan tetap akan memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN. Ia mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto dan mendapat saran agar tidak berhenti menempuh jalur hukum.
Gibran mengatakan Presiden menyarankan dirinya menghadirkan seluruh dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait rencana pengajuan PK ke MA.
“Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujar Gibran.
Pernyataan Gibran tersebut memperlihatkan bahwa dirinya masih berkeinginan menempuh langkah hukum untuk menjawab polemik dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Yusril. Ia menilai langkah tersebut tidak akan memberikan manfaat hukum apabila materi yang dipersoalkan memang sama dengan perkara yang telah diputus MA.
Perbedaan pandangan ini membuat kelanjutan upaya hukum Gibran menjadi perhatian, terutama terkait kedudukan hukum para pihak, kemungkinan pengajuan PK, dan pelaksanaan putusan MA (red)
Berita terkait
