JAKARTA, BERITA SENAYAN – Perbedaan strategi pengelolaan sampah mengemuka dalam Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 10 November 2026. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono secara terbuka menilai konsep \*Zero Waste to Energy\* tidak tepat diterapkan secara menyeluruh di Indonesia. Ia justru memaparkan pendekatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan akhir (TPA), sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan dalam talkshow bertajuk “Kepala Daerah dalam Pengelolaan Sampah”. Forum itu menghadirkan enam kepala daerah dari PDI Perjuangan yang memaparkan capaian dan strategi penanganan sampah di wilayah masing-masing.
Persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena Indonesia menghasilkan sekitar 56,98 juta ton sampah setiap tahun. Berdasarkan riset Tenggara Strategics yang dipublikasikan Katadata pada Februari 2026, baru 33,74 persen atau 19,22 juta ton sampah yang terkelola. Sementara 66,26 persen lainnya, setara 37,76 juta ton, masih berakhir di TPA.
Persoalan sampah juga memiliki konsekuensi terhadap kesehatan dan lingkungan. Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menyebutkan kasus asma meningkat 40 persen dan diare 72 persen di sekitar TPA. Risiko demam berdarah disebut mencapai tujuh kali lipat, sedangkan emisi metana dari TPA menyumbang sekitar 2–3 persen emisi gas rumah kaca nasional.
Sadewo Ungkap Banyumas Hasilkan Rp2-3 Miliar per Bulan dari Sampah
Banyumas menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian dengan capaian pengelolaan sampah sebesar 77 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang menurut Kementerian Lingkungan Hidup masih berkisar 25–39 persen.
Sadewo menjelaskan, capaian itu dibangun melalui sistem pengolahan sampah yang tidak bergantung pada TPA. Setelah TPA ditutup paksa oleh warga pada 2018, pemerintah kabupaten mulai membangun infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan wilayah.
Infrastruktur tersebut meliputi 75 bank sampah, 64 Pusat Daur Ulang (PDU) desa, 11 Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kecamatan, serta satu TPST berbasis lingkungan dan edukasi.
Sampah plastik diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar pabrik semen. Sementara sampah organik diproses menjadi kompos dan bahan bakar jumputan padat untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Sadewo menyebut pendekatan tersebut turut mengubah beban anggaran pemerintah daerah menjadi potensi pendapatan. Menurut dia, saat kondisi darurat sampah pada 2018, pemerintah kabupaten harus mengalokasikan lebih dari Rp30 miliar per tahun dari APBD.
“Tahun 2018 sampai saat darurat sampah, APBD yang digelontorkan lebih dari Rp30 miliar per tahun. Di tahun ini saya menganggarkan Rp10,8 miliar. Saya sudah bisa menghasilkan uang per bulan dari sampah antara 2 sampai 3 miliar,” ujarnya.
Meski demikian, Sadewo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu-buru mengadopsi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Zero Waste to Energy sebagai solusi tunggal.
“Zero Waste to Energy itu untuk Singapura. Indonesia itu negara kepulauan yang besar. Zero Waste to Energy tidak mungkin dilaksanakan menurut pendapat saya,” katanya.
Ia menilai biaya pengolahan atau tipping fee yang harus dibayarkan pemerintah daerah berpotensi jauh lebih besar dibandingkan nilai energi yang dihasilkan. Karena itu, setiap daerah perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas anggaran, dan manfaat ekonomi sebelum menentukan teknologi pengolahan sampah.
Strategi Banyuwangi, Surabaya, dan Trenggalek Tunjukkan Perbedaan Pendekatan
Pendekatan berbeda disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Ia memaparkan capaian pengelolaan sampah di daerahnya meningkat dari 24 persen pada 2021 menjadi 61 persen pada 2024, kemudian hampir 69 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut didukung keberadaan 33 fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), termasuk fasilitas bantuan Project STOP di Kecamatan Muncar. Namun, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan hasil optimal tanpa keterlibatan masyarakat.
“Ketika kesadaran masyarakat tidak ada, semua itu akan menjadi percuma,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut wilayahnya telah mengolah 98 persen sampah dengan mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Menurut Eri, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai pihak.
“Peran kepala daerah adalah sebagai orkestra, pemimpin orkestra,” kata Eri.
Pengolahan sampah menjadi energi listrik memang menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah pusat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Danantara menargetkan pembangunan 33 fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik hingga 2029.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Dari 12 proyek PLTSa yang direncanakan sejak 2016, baru fasilitas Benowo di Surabaya dan Putri Cempo di Surakarta yang beroperasi. Adapun proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya dengan kapasitas 1.500 ton per hari baru mencapai progres 20 persen per Oktober 2026, dengan target beroperasi pada 2028.
Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut menyoroti persoalan keekonomian dalam proyek pengolahan sampah menjadi listrik. Ia menilai tantangan tidak semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan energi, tetapi juga bagaimana energi tersebut memberikan nilai finansial.
“Kesulitan kita ketika kita bawa mau jual jadi listrik: bukan listrik energi, listrik money,” kata Ahok.
Ahok juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati menentukan investasi. Ia mencontohkan besarnya biaya pengelolaan sampah Jakarta saat dirinya menjabat yang, menurut klaimnya, mencapai “hampir 400 miliar” per tahun untuk tipping fee.
“Yang penting buat kita kepala daerah yang mau memulai ini: jangan salah investasi,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Gus Ipin menekankan pentingnya mengembalikan manfaat ekonomi sampah kepada masyarakat. Melalui program Sangu Sampah, nilai ekonomi sampah diarahkan untuk mendukung kebutuhan siswa. Pemerintah daerah juga menyediakan hadiah Rp200 juta dalam lomba kebersihan RT/RW sebagai bentuk dorongan partisipasi warga.
“Selama sistem ini berjalan, saya pokoknya ngempet, nggak mau narik iuran sampah ke warga, meskipun ada konsep polluters must pay tax,” ujarnya.
Di Banyumas, manfaat ekonomi juga dirasakan melalui pelibatan sekitar 2.400 pekerja yang sebagian besar merupakan warga setempat. Pupuk hasil pengolahan sampah bahkan dibagikan secara gratis kepada petani.
Beragam pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan pilihan teknologi. Keterlibatan masyarakat, kemampuan pembiayaan, penciptaan nilai ekonomi, serta ketepatan investasi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan setiap daerah dalam menangani persoalan sampah (red)
Berita terkait
