LUMAJANG, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merumuskan layanan pendidikan khusus bagi wilayah rawan bencana. Kebijakan tersebut dinilai mendesak agar hak belajar anak-anak tetap terpenuhi meskipun akses menuju sekolah terputus akibat bencana alam.
Persoalan itu terlihat di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sebanyak 46 siswa SDN Jugosari 03 setiap hari harus menghadapi risiko saat melintasi aliran Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru untuk menuju sekolah.
Dalam kondisi tertentu, para siswa harus menjinjing sepatu, berjalan di antara bebatuan besar dan pasir vulkanik, bahkan dibopong orang tua agar dapat menyeberangi sungai dengan selamat.
Anggota Komisi X DPR RI yang akrab disapa Bang Pur itu menegaskan, kondisi tersebut bukan semata-mata persoalan infrastruktur, melainkan menyangkut pemenuhan hak konstitusional anak untuk memperoleh pendidikan.
“Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” tegas Purnamasidi saat meninjau langsung jalur penyeberangan siswa di Dusun Sumberlangsep, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, persoalan akses pendidikan di kawasan tersebut bukan kejadian insidental. Bencana yang berulang setiap tahun membutuhkan sistem pelayanan pendidikan yang dirancang secara khusus dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara setiap kali bencana terjadi.
“Kasus ini bukan terjadi sekali atau dua kali, tetapi sudah terjadi setiap tahun. Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” ujarnya.
Purnomosidi Soroti PJJ yang Lumpuh Saat Listrik dan Sinyal Mati
Kepala SDN Jugosari 03, Hotimah, mengungkapkan bahwa dari total 96 siswa, sebanyak 46 anak berasal dari Dusun Sumberlangsep yang masuk zona merah rawan bencana sejak erupsi besar Gunung Semeru pada 2021.
Pihak sekolah sebenarnya telah menyiapkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk menjaga keberlangsungan kegiatan belajar ketika akses menuju sekolah terputus. Namun, pelaksanaannya berulang kali terkendala karena pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi terputus saat banjir lahar melintas.
“Banjir kemarin, anak-anak baru masuk tiga hari setelah banjir, diantar orang tuanya,” kata Hotimah.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Bekti Sawiji, membenarkan bahwa terputusnya aliran listrik menjadi salah satu hambatan utama pembelajaran daring di wilayah terdampak lahar.
“Jadi kami harus berkoordinasi dengan PLN. Teknologi itu bisa bekerja kalau ada listrik, kecuali ada genset. Tapi saya belum tahu warga di sini punya genset atau tidak,” ujarnya.
Bang Pur menilai kondisi tersebut memperlihatkan kelemahan dalam desain kebijakan pendidikan darurat. Menurutnya, kebijakan pembelajaran jarak jauh tidak akan efektif apabila kebutuhan dasar seperti listrik dan jaringan komunikasi tidak tersedia.
“Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang,” katanya.
Ia juga menyoroti implementasi kebijakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan wilayah dengan risiko bencana berulang.
Indonesia telah memiliki sejumlah landasan kebijakan pendidikan kebencanaan, antara lain Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang SPAB, Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis SPAB, serta Panduan Implementasi Pendidikan Kebencanaan Tahun 2026.
Selain itu, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. Aturan tersebut memberikan fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka terbatas, PJJ, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi wilayah.
Namun, Purnamasidi menilai keberadaan regulasi perlu diikuti desain layanan yang sesuai dengan karakteristik bencana di setiap daerah.
“Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan,” tegasnya.
Purnomosidi Desak Tiga Langkah agar Pendidikan Tak Terhenti
Dalam peninjauan tersebut, Bang Pur juga menyoroti kondisi masyarakat yang tidak seluruhnya bersedia atau mampu direlokasi dari kawasan rawan bencana. Karena itu, negara tetap harus menjamin akses pendidikan bagi anak-anak, baik dari keluarga yang bersedia direlokasi maupun warga yang memilih bertahan di permukiman asal.
Pembahasan turut mencakup rencana penyediaan ruang belajar bersama di dusun terdampak serta pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan relokasi.
Untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan tetap terjaga, Purnamasidi mendorong tiga langkah konkret dari pemerintah.
Pertama, Kemendikdasmen perlu segera merumuskan kurikulum dan standar layanan pendidikan khusus bencana bagi wilayah yang menghadapi siklus bencana tahunan. Mitigasi harus menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan darurat.
Kedua, diperlukan sinergi antara PLN, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan listrik serta konektivitas di sekolah-sekolah yang berada di zona merah. Opsi penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan generator set (genset) juga perlu dipertimbangkan agar pembelajaran jarak jauh dapat tetap berjalan ketika jaringan listrik utama terputus.
Ketiga, pemerintah perlu memprioritaskan satuan pendidikan di jalur bencana berulang dalam program revitalisasi sekolah. Upaya tersebut harus disertai protokol kesiapsiagaan yang terstandar dan simulasi bencana secara berkala.
Menurut Bang Pur, pemenuhan hak pendidikan di wilayah rawan bencana tidak boleh bergantung pada kondisi alam yang sulit diprediksi. Pemerintah perlu membangun sistem layanan yang memungkinkan kegiatan belajar tetap berlangsung dengan kualitas yang terjaga, sekalipun terjadi bencana.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan satuan pendidikan memanfaatkan regulasi yang sudah ada, tetapi regulasi saja tidak cukup. Harus ada formulasi layanan pendidikan khusus yang siap dijalankan ketika bencana berulang,” tutup Bang Pur (red)
Berita terkait
