JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, mengingatkan agar Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP-31) tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Ia meminta negara-negara peserta mengevaluasi realisasi kesepakatan iklim sebelumnya, terutama terkait pembiayaan, transisi energi fosil, dan perlindungan hutan.
Ratna menyampaikan hal tersebut menyambut penyelenggaraan COP-31 di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Menurutnya, pembahasan agenda baru harus diawali dengan pengukuran capaian komitmen yang telah disepakati dalam konferensi sebelumnya, termasuk COP-30 di Brasil.

“Sebelum membahas agenda COP-31, negara-negara peserta harus terlebih dahulu mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan COP sebelumnya, terutama COP-30 di Brasil. Komitmen terkait pembiayaan iklim, peta jalan energi fosil, serta deforestasi harus diukur capaian realisasinya,” ujar Ratna di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Baca Juga: Deddy Sitorus: Pilkada Langsung itu Amanat dan Buah Reformasi

Ia menilai krisis iklim semakin nyata melalui berbagai peristiwa, mulai dari mencairnya gletser yang berpotensi memicu banjir bandang, gelombang panas ekstrem di Amerika dan Eropa, hingga kekeringan akibat El Nino di Indonesia.

Ratna juga menekankan tanggung jawab negara-negara maju yang selama ini menikmati hasil industrialisasi. Menurutnya, negara-negara tersebut perlu memberikan dukungan pembiayaan yang lebih besar bagi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang.

“Negara-negara maju yang selama ini menikmati hasil industrialisasi harus memiliki tanggung jawab lebih besar. Jangan hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi nasional, tetapi mengabaikan konsekuensi perubahan iklim yang dirasakan bersama,” tegasnya.

Ratna Dorong COP-31 Hasilkan Aksi Nyata Transisi Energi

Ratna mengapresiasi arah pembahasan COP-31 yang mulai menekankan langkah teknis pengurangan emisi. Agenda tersebut mencakup percepatan transisi energi bersih, elektrifikasi kendaraan dan gedung, pengelolaan limbah, hingga penerapan ekonomi sirkular.

Menurutnya, penanganan perubahan iklim perlu bergerak melampaui komitmen pendanaan dan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang dapat diukur pelaksanaannya.

“Agenda COP-31 menunjukkan bahwa penanganan perubahan iklim harus bergerak dari sebatas komitmen pendanaan menuju kebijakan teknis konkret yang terukur dan dapat segera dilaksanakan,” kata Ratna.

Ia menyebut sejumlah agenda tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Beberapa langkah yang disorot antara lain Program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pengembangan biodiesel B50, serta bioetanol E10.

Ratna juga menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam kontribusi penanganan perubahan iklim global melalui hutan hujan tropis, wilayah perairan, ekosistem mangrove, dan padang lamun. Potensi tersebut, menurutnya, harus dikelola sekaligus dilindungi secara optimal.

Komisi XII DPR Kawal Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Iklim

Lebih lanjut, Ratna meminta pemerintah menjaga konsistensi regulasi nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Ia juga mendorong kementerian terkait mematangkan aturan perlindungan kawasan konservasi dan insentif pasar karbon.

Menurutnya, diplomasi iklim Indonesia harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah terdampak bencana dan perubahan iklim.

“Indonesia harus menjadikan momentum COP-31 untuk memperkuat komitmen sekaligus mempertajam strategi mitigasi dan adaptasi. Diperlukan konsistensi kebijakan, dukungan pendanaan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan,” tuturnya.

Ratna memastikan Komisi XII DPR RI akan mengawal implementasi kebijakan transisi energi dan mitigasi krisis iklim yang disepakati pemerintah dalam forum internasional tersebut.

“Kami di Komisi XII DPR akan terus mengawal agar diplomasi iklim internasional ini benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keberlanjutan lingkungan adalah investasi terbaik bagi generasi mendatang,” pungkasnya (RED).