Biaya Gerai Koperasi Merah Putih Dinilai Terlalu Tinggi

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Rencana pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) dengan biaya sekitar Rp 1,6 miliar per gerai yang diajukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) memantik kritik dari sejumlah pengurus koperasi di tingkat kelurahan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada 18 November 2025, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa, menyebut angka tersebut “sangat rasional” untuk standar pembangunan nasional. Dengan estimasi itu, biaya konstruksi setara dengan Rp 2,9 juta per meter persegi. Ia juga menegaskan, perhitungan menggunakan indeks konstruksi daerah bahkan dapat membuat total kebutuhan anggaran mencapai Rp 600 triliun, karena adanya disparitas biaya pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, penjelasan tersebut dinilai kurang tepat oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Duren Tiga, Marwan Aziz. Menurutnya, pada fase awal pembentukan koperasi, pembangunan fisik tidak seharusnya menjadi prioritas utama.

“Mestinya bertahap menyesuaikan perkembangan usaha koperasi. Jangan terlalu banyak anggaran dipakai untuk pembangunan kantor,” ujar Marwan di Jakarta Selatan, Kamis (27/11).

Ia menekankan bahwa fokus koperasi pada tahap awal haruslah pada penguatan modal usaha, bukan pembangunan gerai yang justru berpotensi menambah beban utang bagi pengurus dan anggota.

“Kalau terlalu banyak di pembangunan kantor atau gerai, itu menjadi beban utang bagi pengurus KMP. Yang utama harus diperkuat adalah modal usaha,” tegasnya.

Marwan, mahasiswa Pascasarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, mengatakan bahwa koperasi perlu berorientasi pada keberlanjutan bisnis, penguatan ekosistem usaha, serta peningkatan kesejahteraan anggota.

Fokus Awal: Modal, SDM, dan Ekosistem Usaha

Menurut Marwan, kebutuhan prioritas Koperasi Merah Putih pada tahap awal meliputi:

• Penguatan permodalan

• Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM

• Pembentukan jaringan supplier dan fasilitas usaha

• Digitalisasi layanan koperasi

• Pendampingan operasional

Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik dapat dilakukan secara bertahap, sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha di lapangan.

Sebagai Founder Kabar.id dan Kabar Koperasi, Marwan menilai pemerintah perlu mengevaluasi rencana pembiayaan agar tidak membebani koperasi.

“Pembiayaan koperasi harus benar-benar memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya (red).