JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak PT Pertamina (Persero) bersama pemerintah segera menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Desakan ini menyusul kelangkaan BBM yang membuat warga harus mengantre hingga berjam-jam di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Puan menegaskan, penanganan kelangkaan tidak cukup hanya dengan mendatangkan tambahan pasokan. Pemerintah dan Pertamina juga harus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke SPBU yang mengalami kekosongan, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh BBM tanpa harus menghadapi antrean panjang.
“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026).
Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, mulai dari Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Antrean kendaraan bahkan disebut mengular hingga satu kilometer di sejumlah SPBU. Seorang warga perempuan di Badung juga dilaporkan pingsan setelah mengantre selama berjam-jam.
Pertamina sebelumnya menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan BBM di Bali. Perusahaan tersebut menyatakan akan menyiapkan tambahan pasokan untuk mengatasi kondisi tersebut.
Puan meminta pemerintah dan Pertamina memastikan langkah pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat, bukan sekadar melalui pengumuman penambahan stok.
“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tuturnya.
Minta Pertamina Evaluasi Distribusi BBM hingga SPBU
Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan distribusi BBM di Bali. Pemeriksaan tersebut meliputi kedatangan kapal tanker, proses pembongkaran, persediaan di terminal BBM, hingga pengiriman ke SPBU.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang membuat pasokan belum menjangkau masyarakat secara optimal. Hasil pemeriksaan juga harus menjadi dasar pengambilan keputusan agar pelayanan kembali normal secepat mungkin.
“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal. Warga membutuhkan kepastian BBM dapat diperoleh di tempat pelayanan. Setiap tambahan pasokan perlu segera diterjemahkan menjadi pengiriman yang sesuai kebutuhan dan pemulihan SPBU yang dapat dirasakan masyarakat,” imbuhnya.
Puan juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis bahan bakar dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan, menurutnya, perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga pasokan lanjutan tersedia.
Ia menekankan pentingnya penetapan target pemulihan yang terukur. Pemerintah dan Pertamina perlu mengevaluasi jumlah SPBU yang kembali beroperasi normal, lamanya kekosongan stok, kecukupan pasokan di antara jadwal pengiriman, serta perkembangan waktu antrean.
“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” papar Puan.
Menurutnya, indikator tersebut dapat membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas dan menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
Ingatkan Kelangkaan BBM Bali Bisa Ganggu Ekonomi
Selain berdampak pada mobilitas warga, Puan mengingatkan kelangkaan BBM berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian Bali. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali membutuhkan pasokan energi yang andal untuk mendukung transportasi, kegiatan usaha, industri pariwisata, dan distribusi kebutuhan pokok.
“Kelangkaan BBM yang tidak segera diatasi dapat berdampak terhadap perekonomian di Bali yang pada akhirnya akan memengaruhi ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi nasional,” ucap Puan.
Selama proses pemulihan, ia meminta pemerintah menjaga akses energi bagi pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.
“Penanganan harus memperhitungkan kebutuhan fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok sesuai jenis BBM yang digunakan,” ungkapnya.
Puan juga menekankan perlunya pembagian tanggung jawab yang jelas di antara pihak-pihak yang menangani pemulihan pasokan. Pemerintah dan Pertamina harus mengetahui lokasi yang masih mengalami kendala, pihak yang bertanggung jawab menanganinya, serta perkiraan waktu perbaikan pelayanan.
“Pemerintah dan Pertamina perlu mengetahui lokasi yang masih terkendala, pihak yang menanganinya, dan kapan pelayanan diperkirakan membaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan BBM di Bali. Pengawasan tersebut mencakup kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman apabila jadwal distribusi mengalami perubahan.
“Perbaikan perlu memastikan gangguan pada satu tahapan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas terhadap pelayanan,” pungkas Puan.
Ia berharap penambahan pasokan, perbaikan distribusi, dan pengawasan yang terukur dapat segera mengakhiri antrean panjang di SPBU. Dengan demikian, kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan aktivitas perekonomian Bali dapat berjalan normal kembali (red)
Berita terkait
