JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengamat politik Nurul Fatta menilai hubungan politik Partai Golkar dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menyikapi polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Golkar menghadapi dilema karena harus menjaga hubungan dengan Jokowi sekaligus mempertahankan posisinya sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Fatta berpandangan, Golkar tidak bisa begitu saja mengabaikan faktor Jokowi dalam menentukan sikap politik. Ia menilai, dinamika politik pada Pemilu 2024 menjadi salah satu alasan yang membuat partai berlambang pohon beringin itu perlu memperhitungkan hubungannya dengan mantan presiden tersebut.
“Tentu utang budi atas keuntungan elektoral yang mereka dapatkan pada Pemilu 2024 membuat mereka segan sama Pak Jokowi,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Kamis (15/10/2026).
Menurut Fatta, situasi tersebut membuat Golkar berada dalam posisi yang tidak mudah ketika polemik pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian publik. Dukungan terbuka terhadap Gibran, menurutnya, berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai sikap Golkar sebagai partai koalisi Prabowo. Sebaliknya, sikap yang dianggap tidak mendukung Gibran juga dapat memengaruhi hubungan politik dengan Jokowi.
Fatta menilai dilema itu tercermin dari perbedaan pernyataan sejumlah kader Golkar. Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan karena amar putusannya menyebut permohonan tidak diterima. Pernyataan tersebut disebut sebagai pandangan pribadi.
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI dari Golkar, Doli Kurnia, menyoroti Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang disebutnya sebagai pasal selundupan.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan pengecualian bukti kelulusan SMA bagi pasangan calon yang tidak memiliki bukti kelulusan dari sekolah di luar negeri.
“Artinya ini kan pasal yang dibuat seolah-olah untuk meloloskan Gibran,” ujar Fatta.
Ia menilai perbedaan pernyataan itu memperlihatkan tantangan Golkar dalam menentukan komunikasi politik yang konsisten di tengah dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi.
1. Pemilu 2024 Jadi Pertimbangan Politik Golkar terhadap Jokowi
Nurul Fatta menilai hasil Pemilu 2024 menjadi salah satu latar belakang yang perlu diperhitungkan dalam membaca hubungan Golkar dan Jokowi. Menurutnya, dinamika politik saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden turut memengaruhi konfigurasi dukungan politik ketika pemilu berlangsung.
Fatta berpandangan, pengalaman tersebut membuat Golkar memiliki alasan politik untuk menjaga hubungan dengan Jokowi. Ia menyebut adanya keuntungan elektoral yang dinilainya berkaitan dengan figur mantan presiden itu sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi sikap partai.
Namun, pandangan mengenai pengaruh Jokowi terhadap perolehan suara Golkar merupakan analisis Fatta. Klaim tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hasil elektoral Golkar pada 2024 semata-mata ditentukan oleh dukungan Jokowi.
Dalam konteks polemik pendidikan Gibran, Fatta menilai pertimbangan historis tersebut membuat keputusan politik Golkar menjadi lebih rumit. Partai perlu memperhitungkan hubungan dengan Jokowi, sementara pada saat yang sama tetap berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo.
Perbedaan pandangan di antara kader Golkar pun menjadi perhatian karena dapat memunculkan persepsi mengenai arah sikap partai terhadap polemik tersebut. Meski demikian, pernyataan individu kader perlu dibedakan dari keputusan resmi organisasi.
2. Polemik Gibran Uji Konsistensi Sikap Golkar di Koalisi Prabowo
Fatta menilai Golkar menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan hubungan politik di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo, Golkar memiliki kepentingan menjaga komunikasi dengan presiden. Pada saat yang sama, menurut Fatta, hubungan politik dengan Jokowi juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
Dilema tersebut tergambar dalam pernyataan Fatta mengenai posisi Golkar.
“Mau membela Mas Gibran tidak enak sama Pak Prabowo karena bagian dari partai koalisi. Mau terang-terangan membiarkan Mas Gibran, sepertinya gak enak sama Pak Jokowi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang melibatkan Gibran membuat Golkar perlu menjelaskan posisi politiknya secara konsisten agar pandangan sejumlah kader tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda di masyarakat.
Adapun polemik persyaratan pendidikan Gibran juga menyentuh persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dokumen resmi, dan pertimbangan lembaga berwenang. Penilaian politik dari pengamat maupun kader partai tidak dengan sendirinya menentukan konsekuensi hukum suatu perkara.
Perkembangan selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana Golkar menyelaraskan sikap politiknya sebagai anggota koalisi pemerintahan dengan hubungan politik yang selama ini terjalin bersama Jokowi (red)
Berita terkait
