JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama Provinsi Bali. Ia mendesak pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera mengevaluasi sistem pasokan dan distribusi BBM agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar.
Dony menegaskan, antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis biasa. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, kecukupan stok, ketepatan pengiriman, hingga pengawasan distribusi di daerah.
“Jangan sampai masyarakat terus dihadapkan pada antrean panjang hanya untuk mendapatkan BBM. Pemerintah dan Pertamina harus dapat menjelaskan secara transparan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah persoalannya terletak pada keterbatasan stok, keterlambatan distribusi, atau justru lemahnya antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat. Ini harus dijawab dengan data dan langkah penyelesaian yang konkret,” tegas Dony dalam keterangan tertulis yang diterima Berita Senayan, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, kelancaran pasokan BBM sangat penting untuk menjaga mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi. Karena itu, setiap gangguan distribusi harus segera ditangani dengan solusi yang terukur dan disertai informasi yang transparan kepada publik.
Antrean BBM di Bali Ganggu Aktivitas Ekonomi
Dony secara khusus menyoroti kondisi pasokan BBM di Bali yang memiliki karakteristik kebutuhan energi berbeda dibandingkan sejumlah daerah lainnya. Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali bergantung pada kelancaran transportasi, logistik, mobilitas masyarakat, serta berbagai kegiatan usaha yang membutuhkan pasokan energi secara berkelanjutan.
Menurutnya, gangguan distribusi yang menyebabkan antrean panjang di SPBU berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap aktivitas ekonomi, layanan transportasi, dan kenyamanan wisatawan.
“Untuk wilayah strategis seperti Bali, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap biasa. Kita berbicara mengenai daerah yang menjadi wajah pariwisata Indonesia. Jangan sampai persoalan distribusi energi justru mengganggu aktivitas masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Pertamina harus memiliki sistem antisipasi yang benar-benar berjalan, bukan hanya memberikan penjelasan setelah masalah terjadi,” ujarnya.
Dony menilai, wilayah dengan kebutuhan energi yang dapat meningkat pada periode tertentu memerlukan perencanaan pasokan yang responsif. Pertamina perlu memastikan kecukupan stok penyangga, ketepatan jadwal pengiriman, serta kesiapan penanganan apabila terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan rantai pasok.
Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan distribusi BBM harus memperhatikan kondisi riil di lapangan. Ketersediaan stok dalam skala nasional atau regional, menurutnya, belum cukup menjadi ukuran keberhasilan apabila masyarakat masih menghadapi hambatan untuk memperoleh BBM di SPBU.
“Jangan hanya menyampaikan bahwa stok BBM aman, sementara masyarakat masih harus mengantre panjang di SPBU. Ukuran keberhasilan distribusi bukan semata-mata berapa besar cadangan yang tersedia di terminal, tetapi apakah BBM tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat secara tepat waktu, dalam jumlah yang cukup, dan tanpa hambatan yang berulang,” kata Dony.
Dony Desak Pertamina, BPH Migas, dan Kementerian ESDM Evaluasi Distribusi
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dony meminta Pertamina Patra Niaga, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM segera mengevaluasi kondisi pasokan dan distribusi BBM.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup identifikasi SPBU yang mengalami gangguan pelayanan, pemeriksaan kecukupan stok di terminal BBM, serta pengecekan jadwal pengiriman agar sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.
Ia menekankan bahwa koordinasi antarlembaga harus menghasilkan langkah perbaikan yang dapat diukur dan dipantau. Informasi mengenai kondisi stok juga perlu disampaikan secara transparan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi pasokan dan upaya pemulihannya.
Dony, yang turut mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bali pada 9 Oktober 2026, menyatakan persoalan distribusi BBM di daerah tersebut akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.
“Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM di Bali maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Kami ingin melihat perbaikan nyata, bukan sekadar laporan administratif atau janji normalisasi pasokan. Apabila persoalan ini terus berulang, tentu harus ada evaluasi yang lebih mendalam terhadap tata kelola distribusi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya.
Dony berharap pemerintah dan Pertamina dapat memastikan distribusi BBM berjalan lebih andal, terutama di wilayah yang memiliki kebutuhan energi strategis. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pasokan tidak cukup ditunjukkan melalui laporan ketersediaan stok, tetapi harus tercermin dari kemudahan masyarakat mendapatkan BBM tanpa antrean berkepanjangan (red)
Berita terkait
