JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, mengaku sangat kecewa atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia bahkan menyebut, jika dugaan korupsi tersebut terbukti, perbuatan itu membuat iblis pun minder.
Kekecewaan Abdullah, yang akrab disapa Abduh, muncul karena dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai (DSP) kebencanaan mencuat ketika masyarakat di sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Saya sangat kecewa dengan OTT KPK di lingkungan BNPB ini. Jika terbukti korupsi, iblis pun minder melihat perbuatan seperti itu,” tegas Abdullah, Rabu (14/10/2026).
OTT tersebut dilakukan KPK pada Selasa (13/10/2026) malam. Setelah melakukan ekspose perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dari total 14 orang yang diamankan. Dalam operasi itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas.
Abdullah Desak KPK dan BPK Audit Menyeluruh BNPB
Abdullah mendesak KPK agar tidak berhenti pada penanganan perkara OTT tersebut. Ia meminta lembaga antirasuah itu mendalami kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di sektor lain di lingkungan BNPB.
Menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi harus diikuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola keuangan lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana tersebut.
“Saya mendesak KPK berkoordinasi dengan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Audit ini penting untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan,” ujarnya.
Ia menilai audit menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan.
Abdullah Dorong Peta Jalan Pencegahan Korupsi Kebencanaan
Selain mendorong penindakan hukum dan audit keuangan, Abdullah meminta pemerintah menyusun peta jalan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada masa mendatang.
Abdullah menegaskan, anggaran penanganan bencana berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus transparan dan dapat dipantau sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Ia berharap peta jalan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran BNPB secara menyeluruh, sehingga potensi penyimpangan bisa terdeteksi lebih dini.
“Jangan sampai penyimpangan baru diketahui setelah bencana berlalu. Kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menolong korban justru diselewengkan, kita harus bertanya, berapa banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan pertolongan sebagaimana mestinya?” pungkas Abdullah (red)
Berita terkait
