JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, meminta kepala daerah mengutamakan langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), alih-alih menyampaikan candaan yang berpotensi memicu kontroversi. Ia menilai, komunikasi pemerintah di tengah bencana harus berorientasi pada solusi, kepastian penanganan, dan upaya membangun kepercayaan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Irawan setelah seloroh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, mengenai karhutla viral di media sosial. Ucapan Agustiar yang memelesetkan peribahasa “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” menuai sorotan karena disampaikan ketika masyarakat menghadapi dampak kebakaran dan kepungan asap.
Irawan menegaskan, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, kehidupan sosial, dan perekonomian warga. Karena itu, kepala daerah perlu memastikan komunikasi publik sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Sebaiknya kepala daerah kita membangun optimisme kepada masyarakat kebakarannya akan padam,” ujar Irawan, Rabu (14/10/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pemerintah serius menangani kebakaran. Pernyataan pejabat seharusnya memberikan keyakinan mengenai langkah penanganan yang dilakukan, bukan justru memunculkan polemik baru di tengah situasi darurat.
Ia berharap peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi para kepala daerah dalam menjalankan komunikasi pemerintahan, terutama ketika berhadapan dengan persoalan yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Minta Kepala Daerah Berikan Kepastian Penanganan Karhutla
Irawan menilai, salah satu tanggung jawab utama kepala daerah dalam situasi bencana adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai upaya penanganan. Optimisme yang disampaikan pemerintah, menurutnya, perlu disertai langkah nyata agar warga memiliki gambaran mengenai perkembangan penanggulangan karhutla.
Ia mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari hingga ancaman kesehatan akibat paparan asap. Kondisi tersebut membuat masyarakat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah.
Karena itu, komunikasi publik perlu diarahkan untuk menjelaskan penanganan yang sedang berlangsung, menginformasikan perkembangan situasi, serta memberikan pemahaman mengenai upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kebakaran.
“Memang adanya karhutla memberikan dampak negatif ke masyarakat, ke perekonomian, dan sebagainya. Harusnya komunikasi pejabat publik memiliki empati. Bisa memahami dan merasakan emosi dan perasaan orang lain, apalagi bagi yang terdampak langsung dengan karhutla,” ujar Irawan.
Ia menekankan bahwa pemimpin daerah harus mampu memahami kondisi psikologis masyarakat ketika menghadapi bencana. Dengan komunikasi yang tepat dan penanganan yang terukur, pemerintah dapat membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus mengurangi ketidakpastian yang dirasakan warga.
Candaan Agustiar Sabran Jadi Evaluasi Etika Komunikasi Pejabat
Sebelumnya, video Agustiar Sabran ketika berbicara mengenai penanganan karhutla beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agustiar menyebut hampir 97 persen pemicu karhutla berasal dari ulah manusia, sebelum melontarkan seloroh yang kemudian menuai kritik.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan mengenai kepantasan humor dalam komunikasi pejabat publik ketika masyarakat sedang menghadapi bencana.
Irawan berharap polemik itu menjadi pelajaran bagi seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Menurutnya, pemimpin perlu mempertimbangkan konteks, kondisi warga terdampak, serta pesan yang ingin disampaikan sebelum berbicara di ruang publik.
“Saya kira kritik terhadap Gubernur Kalteng menjadi pembelajaran buat kepala daerah lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, komunikasi pemerintah tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kepemimpinan. Setiap pernyataan pejabat publik perlu mendukung upaya penanganan masalah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Di tengah ancaman gangguan kesehatan dan kerugian ekonomi akibat karhutla, perhatian utama pemerintah harus tetap tertuju pada pengendalian kebakaran dan perlindungan warga. Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa komunikasi yang bertanggung jawab harus berjalan beriringan dengan tindakan nyata dalam menangani bencana (red)
Berita terkait
