JAKARTA, BERITA SENAYAN – Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dinilai perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan hasil survei. Ketua Forum Staf Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI (FOSTA FPG DPR RI), Nur Wahyu Satrio Wibowo, menegaskan bahwa pengelolaan pasokan energi, peningkatan produksi minyak, dan perlindungan daya beli masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam mengevaluasi kinerja kementerian.
Pernyataan Satrio muncul setelah survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menempatkan Bahlil sebagai salah satu menteri dengan penilaian kinerja terburuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Satrio, penilaian tersebut perlu ditelaah secara proporsional dengan memperhatikan indikator kinerja dan tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
“Keberhasilan Menteri ESDM tidak bisa hanya dilihat dari satu indikator atau penilaian survei. Ada tantangan besar dalam menjaga pasokan energi, mendorong peningkatan lifting minyak, dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Semua aspek tersebut harus menjadi bagian dari penilaian yang objektif,” ujar Satrio kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai tugas Kementerian ESDM tidak sebatas mengejar target produksi, tetapi juga memastikan energi tersedia dan dapat dijangkau masyarakat. Karena itu, penilaian kinerja perlu mencakup pelaksanaan program, realisasi kebijakan, kondisi pasokan, serta dampak kebijakan energi terhadap kehidupan sehari-hari.
Satrio Wibowo Soroti Pasokan BBM dan Ketahanan Energi Nasional
Satrio menilai ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi, merupakan salah satu aspek penting untuk melihat kinerja sektor energi. Kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, aktivitas transportasi, serta keberlangsungan usaha masyarakat.
Menurutnya, tantangan pengelolaan energi juga mencakup peningkatan produksi minyak atau lifting, menjaga stabilitas pasokan, dan memastikan kebijakan subsidi tepat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan.
Satrio berpandangan bahwa evaluasi terhadap Bahlil perlu mempertimbangkan beragam tanggung jawab tersebut. Dengan begitu, penilaian tidak hanya bertumpu pada peringkat survei, tetapi turut melihat capaian program dan persoalan yang masih harus diselesaikan.
Ia juga menyoroti mandat besar yang diemban Bahlil setelah dipercaya Presiden Prabowo memimpin sektor energi. Kepercayaan tersebut, menurutnya, harus dijawab melalui capaian konkret dan kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang,” kata Satrio.
Ia menambahkan bahwa data yang dapat diperiksa dan indikator yang terukur diperlukan agar publik dapat menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar menghasilkan perbaikan. Evaluasi juga perlu mengidentifikasi kekurangan yang masih ada, sehingga kritik dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kinerja kementerian.
FOSTA Golkar Minta Hasil Survei CELIOS Diuji Secara Terbuka
Selain menyoroti substansi kinerja sektor energi, Satrio meminta hasil survei CELIOS diperiksa melalui metodologi yang transparan. Ia menilai publik perlu mengetahui proses pemilihan responden, teknik pengumpulan data, metode analisis, serta dasar penentuan bobot penilaian.
“Yang utama, perlu ditelusuri sumber pembiayaan CELIOS dan bagaimana metodologi surveinya. Semua itu perlu dibuka secara transparan di ruang publik agar masyarakat dapat menilai objektivitas hasilnya. Kita juga perlu mencermati apakah ada kepentingan tertentu di balik penilaian tersebut,” ujarnya.
Menurut Satrio, keterbukaan itu penting agar masyarakat dapat memahami dasar sebuah kesimpulan dan menguji apakah hasil penelitian didukung metode yang memadai. Ia juga meminta agar informasi mengenai sumber pembiayaan lembaga survei disampaikan secara transparan demi memperkuat kepercayaan publik.
Meski mengkritisi hasil survei, Satrio menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat pemerintah tetap diperlukan dalam demokrasi. Namun, penilaian seharusnya bertumpu pada informasi yang akurat, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta capaian yang bisa diverifikasi.
Ia berharap perdebatan mengenai survei CELIOS tidak berhenti pada polemik peringkat menteri. Menurutnya, diskusi publik perlu diarahkan pada pengujian data dan evaluasi kebijakan agar menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kinerja Kementerian ESDM serta tantangan ketahanan energi nasional (red)
Berita terkait
