JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengapresiasi langkah pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp3,2 juta per jemaah untuk pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan beban Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan langsung oleh jemaah di tengah meningkatnya biaya penyelenggaraan haji.
Atalia menyampaikan apresiasi tersebut di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026), saat menanggapi dinamika pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, kenaikan kebutuhan biaya haji sulit dihindari karena dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari kenaikan harga avtur, fluktuasi nilai tukar mata uang, hingga penyesuaian biaya akomodasi dan layanan jemaah selama berada di Arab Saudi.
Dalam pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja), angka BPIH sempat berada di kisaran Rp98 juta per jemaah. Namun, tambahan subsidi pemerintah sekitar Rp3,2 juta per jemaah dinilai dapat mengurangi beban biaya yang harus ditanggung langsung oleh masyarakat.
“Namun ternyata kita mendapat kabar gembira begitu dari pemerintah karena ada subsidi sekitar Rp3,2 juta. Sehingga membuat, alhamdulillah, kita meskipun ada kenaikan dari sisi kebutuhan menjadi sekitar Rp98 juta, tapi karena ada subsidi tersebut maka yang harus dibayarkan oleh para jemaah menjadi berkurang,” ujar Atalia.
Menurutnya, dukungan pemerintah tersebut menunjukkan upaya menjaga keterjangkauan biaya ibadah haji sekaligus memberikan kepastian kepada calon jemaah di tengah meningkatnya kebutuhan operasional penyelenggaraan haji.
Atalia Praratya Soroti Kenaikan Biaya Haji 2027
Atalia menilai kenaikan biaya penyelenggaraan haji perlu disikapi dengan pengelolaan anggaran yang cermat. Sejumlah komponen biaya, khususnya transportasi udara, nilai tukar mata uang, akomodasi, dan pelayanan di Arab Saudi, menjadi faktor yang memengaruhi kebutuhan anggaran.
Karena itu, subsidi pemerintah dinilai berperan penting untuk mengurangi dampak kenaikan biaya terhadap jemaah. Efisiensi pembiayaan juga perlu terus dilakukan agar penyelenggaraan ibadah haji tetap terjangkau tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan.
Meski mengapresiasi kebijakan subsidi tersebut, Atalia mengingatkan agar upaya menekan biaya tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan jemaah di Tanah Suci.
Ia menegaskan, peningkatan standar fasilitas dan pelayanan, termasuk penyesuaian kelas zonasi layanan, harus diimbangi dengan kualitas penyelenggaraan haji yang semakin baik.
“Nah, tapi yang menjadi kata kunci adalah tentu pelayanan tidak boleh menjadi berkurang. Kita berharap bahwa dari waktu ke waktu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji menjadi lebih baik lagi dan bisa mengantarkan para jemaah menjadi haji yang mabrur,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.
DPR Minta Subsidi Haji Diikuti Peningkatan Pelayanan
Atalia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak cukup diukur dari kemampuan pemerintah menekan biaya yang dibayarkan jemaah. Kualitas fasilitas, kenyamanan, keamanan, dan pelayanan selama menjalankan ibadah juga harus menjadi perhatian utama.
Menurutnya, kebijakan subsidi perlu berjalan beriringan dengan efisiensi anggaran dan peningkatan mutu layanan. Dengan demikian, calon jemaah tidak hanya memperoleh keringanan biaya, tetapi juga mendapatkan pelayanan yang layak selama berada di Tanah Suci.
Ia berharap penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 dapat berlangsung lebih baik, dengan pembiayaan yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan pelayanan yang terus ditingkatkan (red)
Berita terkait
