JAKARTA, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, mengingatkan bahwa gangguan terhadap jalur pelayaran dan infrastruktur bawah laut dapat berdampak luas terhadap perdagangan internasional, ketahanan energi, hingga stabilitas ekonomi global.
Karena itu, Irine mendorong penguatan perlindungan infrastruktur maritim kritis melalui regulasi yang memadai, pengawasan parlemen, dan koordinasi antarnegara.
Hal tersebut disampaikan Irine dalam forum Standing Committee on Peace and International Security pada rangkaian Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut, keamanan maritim tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga perdamaian di laut, tetapi juga menyangkut kelancaran rantai pasok global yang menopang kehidupan masyarakat di berbagai negara.
“Keamanan maritim sangat penting tidak hanya bagi perdamaian, tetapi juga bagi perdagangan global, energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi,” ujar Irine dalam keterangan pers kepada Parlementaria.
Ia menjelaskan, konflik maritim dapat menimbulkan dampak yang melampaui wilayah terjadinya konflik. Gangguan pada jalur pelayaran, pelabuhan, titik sempit strategis (chokepoints), kabel bawah laut, jaringan pipa, dan sistem navigasi berpotensi menghambat distribusi barang serta mengganggu berbagai aktivitas ekonomi.
Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, perlindungan jalur laut dan infrastruktur maritim menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus mendukung stabilitas perdagangan internasional.
Irine Yusiana Minta Infrastruktur Bawah Laut Dilindungi
Irine menilai perlindungan infrastruktur maritim kritis harus menjadi perhatian dalam penyusunan resolusi IPU mendatang. Ia mendorong penguatan hukum dan kelembagaan nasional agar perlindungan terhadap pelayaran internasional berjalan sesuai ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Ia juga menyoroti munculnya ancaman baru yang dapat mengganggu operasional dan keselamatan sistem maritim, mulai dari serangan siber, gangguan sinyal GPS, hingga serangan terhadap infrastruktur bawah laut.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki kesiapan yang memadai untuk mengantisipasi berbagai bentuk ancaman tersebut. Pengawasan parlemen dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dan langkah pemerintah berjalan efektif dalam melindungi infrastruktur strategis.
“Pengawasan parlemen perlu diperkuat untuk memastikan pemerintah siap menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman baru yang menyasar infrastruktur maritim kritis,” tegasnya.
Irine menekankan, perlindungan infrastruktur maritim bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas.
Irine Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Kolaborasi Antarnegara
Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Irine mendorong peningkatan kerja sama regional dan internasional melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta respons terkoordinasi antarnegara.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar negara-negara dapat mengantisipasi gangguan maritim secara lebih efektif sekaligus mencegah ketegangan di laut berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Ia menegaskan, diplomasi parlemen memiliki peran penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antarnegara untuk menjaga keamanan maritim serta stabilitas ekonomi global.
“Diplomasi parlemen harus membantu membangun kerja sama dan mencegah ketegangan maritim berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” pungkas Irine (red)
Berita terkait
