TANZANIA, BERITA SENAYAN – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan demokrasi tidak cukup hanya memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi harus mampu memberdayakan masyarakat untuk mengubah kehidupan mereka. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania, Kamis (8/10/2026).
Puan menghadiri 153rd IPU Assembly and Related Meetings di Arusha International Conference Centre, didampingi Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, Anggota Komisi XII DPR RI Shanty Alda Nathalia, serta Duta Besar RI untuk Tanzania Tri Yogo Jatmiko.
Dalam agenda general debate, Puan menyampaikan pandangannya mengenai peran parlemen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inklusif, dan berkeadilan.
Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua.
Puan Maharani Soroti Empat Tanggung Jawab Parlemen
Di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen dari berbagai negara, Puan menekankan bahwa parlemen memiliki empat tanggung jawab utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil.
Pertama, fungsi legislasi harus menghasilkan aturan yang adil sekaligus mencegah pemusatan kekuasaan politik dan ekonomi secara tidak terkendali.
Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan dana publik digunakan untuk memperluas kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat.
Ketiga, fungsi pengawasan parlemen harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai batas hukum dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Keempat, fungsi perwakilan harus menjamin suara masyarakat didengar sebelum keputusan diambil, bukan sekadar setelah kebijakan ditetapkan.
“Demokrasi harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupan mereka. Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” kata Puan.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari kebijakan yang terlihat baik di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Puan juga menyoroti hubungan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Menurutnya, kerja sama internasional diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut tanpa menghilangkan hak setiap bangsa dalam menentukan arah pembangunannya.
Ia menegaskan bahwa kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Sebaliknya, negara-negara yang berdaulat dan setara menjadi fondasi bagi terwujudnya kerja sama global yang adil.
“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” ujarnya.
Puan turut menekankan bahwa keputusan global mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, dan keamanan tidak boleh hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
Menurutnya, keputusan tersebut harus berlandaskan kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Parlemen dunia pun memiliki tanggung jawab untuk memastikan globalisasi berjalan seiring dengan demokrasi, etika, keadilan, dan akuntabilitas.
Atas nama DPR RI, Puan menyerukan kepada seluruh parlemen anggota IPU untuk bekerja sama membangun tatanan dunia yang lebih makmur, adil, dan manusiawi, dengan menempatkan kesejahteraan bersama serta penghormatan terhadap kedaulatan setiap bangsa sebagai prioritas.
Pidato Puan Maharani Tuai Apresiasi Delegasi Negara Sahabat
Kehadiran Puan dalam Sidang Umum IPU ke-153 mendapat sambutan positif dari sejumlah delegasi negara sahabat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.
Irine mencontohkan delegasi Iran yang menyampaikan apresiasi atas pidato Puan karena dinilai inspiratif dan mencerminkan semangat keadilan sosial serta demokrasi ekonomi.
Selain itu, beberapa delegasi juga menghampiri Puan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap resolusi Nepal dan materi pidatonya.
Menurut Irine, partisipasi Puan dalam forum parlemen dunia tersebut juga memiliki arti strategis bagi diplomasi Indonesia, terutama karena Sidang Umum IPU ke-153 turut mengagendakan pemilihan Presiden IPU untuk masa jabatan 2026–2029.
Pemilihan tersebut berlangsung setiap tiga tahun sekali dan diikuti tiga kandidat. Dua di antaranya berasal dari Azerbaijan dan Australia, yang disebut Irine memiliki hubungan cukup dekat dengan Indonesia.
Puan dijadwalkan mendengarkan visi dan misi serta menemui seluruh kandidat secara berimbang sebelum proses pemungutan suara berlangsung.
“Selain menyaksikan dan turut dalam pemungutan suara, kehadiran Ketua DPR merupakan dukungan solidaritas kepada para calon Presiden dalam proses pemilihan Presiden IPU tersebut,” jelas Irine.
Melalui partisipasi tersebut, DPR RI diharapkan dapat memperkuat diplomasi parlemen Indonesia sekaligus mendorong kerja sama internasional yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (red)
Berita terkait
