JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI, Elpisina, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola batu bara nasional untuk menjamin pasokan energi bagi pembangkit listrik. Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul potensi gangguan pasokan batu bara yang dapat memicu kembali pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah.
Menurut Elpisina, persoalan pasokan batu bara tidak cukup dilihat dari besarnya cadangan atau terpenuhinya kuota produksi nasional. Pemerintah harus memastikan kualitas dan spesifikasi batu bara sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik.
“Persoalan pasokan energi untuk pembangkit listrik tidak boleh hanya dilihat dari tercapainya target kuota tonase di atas kertas. Kita menghadapi ironi, secara volume nasional batu bara kita surplus, tetapi pada tingkat operasional pembangkit justru terjadi kekurangan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori yang dibutuhkan. Ketimpangan ini harus segera diselesaikan secara komprehensif agar tidak terus menjadi ancaman bagi keandalan pasokan listrik masyarakat,” ujar Elpisina di Jakarta, Senin (18/11/2026).
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera dibenahi, risiko gangguan operasional pembangkit akan semakin besar. Dampaknya bukan hanya pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat kegiatan industri, menekan produktivitas ekonomi, dan mengganggu pelayanan publik.
Elpisina Soroti Ketimpangan Spesifikasi Batu Bara untuk PLTU
Berdasarkan proyeksi PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), kebutuhan batu bara nasional pada 2027 diperkirakan mencapai 174 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun ini. Namun, peningkatan kebutuhan tersebut belum sepenuhnya diimbangi kesesuaian spesifikasi pasokan batu bara yang dibutuhkan pembangkit.
Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan cadangan batu bara nasional didominasi batu bara berkalori rendah, mencapai 24,06 miliar ton atau sekitar 75,3 persen dari total cadangan.
Sementara itu, sebagian besar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN Group maupun pembangkit swasta atau independent power producer (IPP) membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah hingga tinggi sesuai desain teknologinya.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan pasokan. Dengan demikian, besarnya cadangan batu bara nasional tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.
Selain persoalan spesifikasi, Elpisina juga menyoroti disparitas harga antara kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan harga batu bara di pasar ekspor. Perbedaan harga tersebut dinilai berpotensi menjadi celah bagi produsen untuk tidak memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
“Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO dan memastikan kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri benar-benar dijalankan. Jangan sampai kepentingan pasar ekspor lebih diutamakan, sementara kebutuhan energi untuk masyarakat dan pembangkit listrik nasional justru terancam,” tegasnya.
Elpisina Minta DMO Diperketat dan Keuangan PLN Diperhatikan
Elpisina menilai kesehatan keuangan PLN juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Akumulasi piutang kompensasi pelayanan publik dapat memengaruhi likuiditas perusahaan dan mengurangi fleksibilitas dalam pengadaan energi primer.
Karena itu, menurutnya, persoalan pasokan batu bara harus ditangani bersamaan dengan pembenahan aspek pembiayaan dan tata kelola kelistrikan nasional.
Ia meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai pasok batu bara, mulai dari produksi, distribusi, pemenuhan spesifikasi kualitas, hingga penyaluran ke pembangkit listrik.
Penegakan hukum terhadap produsen yang tidak memenuhi kewajiban pasokan domestik juga harus dilakukan secara konsisten. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan energi dalam negeri tidak tersisih oleh kepentingan pasar ekspor.
“Komisi XII DPR RI akan terus mengawal persoalan ini. Ketahanan energi tidak boleh hanya menjadi target dalam dokumen perencanaan, tetapi harus benar-benar terwujud melalui jaminan pasokan energi primer yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Masyarakat jangan sampai terus dibayangi ancaman pemadaman listrik akibat persoalan tata kelola yang sebenarnya bisa diantisipasi,” pungkas Elpisina (red)

Berita terkait