JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Nurdin Halid menilai penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M menjadi tonggak penting setelah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Nurdin, pelaksanaan haji tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas layanan, mulai dari proses keberangkatan di Indonesia hingga pelayanan di Tanah Suci yang dinilai lebih tertata, humanis, dan responsif terhadap jemaah, khususnya perempuan dan lansia.
“Dari pengamatan saya mulai dari pemberangkatan di Bandara Soekarno Hatta sampai kedatangan di Jeddah semuanya berjalan lancar tanpa kendala berarti. Petugas juga kini lebih ramah dan melayani dengan hati, terutama kepada jemaah perempuan dan lansia,” ujar Nurdin Halid dalam keterangan tertulis dari Madinah, Rabu (20/5/2026).
Nurdin menyebut, transformasi layanan tersebut merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang membentuk Kementerian Haji dan Umrah melalui Keppres No. 92/2025 serta UU No. 14/2025, yang secara resmi memisahkan pengelolaan haji dari Kementerian Agama.
“Ini babak baru penyelenggaraan haji. Kementerian Haji dan Umrah kini berdiri sendiri sehingga pelayanan lebih fokus, profesional, dan terukur,” tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah terobosan kebijakan, seperti penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi Rp87,4 juta, peningkatan fasilitas akomodasi jemaah reguler ke hotel bintang lima, serta kebebasan memilih jenis haji.
“Penurunan BPIH ini bentuk penyesuaian agar lebih meringankan beban jemaah,” jelas Nurdin.
Terobosan lain yang diapresiasi adalah peningkatan standar akomodasi, di mana jemaah reguler kini dapat menikmati layanan hotel berbintang lima, sesuatu yang sebelumnya identik dengan layanan premium.
“Ini sejarah baru dalam pelayanan haji Indonesia. Ada peningkatan standar layanan yang sangat nyata,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan fleksibilitas kepada jemaah dalam memilih jenis ibadah haji, yakni Ifrad, Qiran, atau Tamattu’, disertai mekanisme pembayaran dam yang lebih tertib dan terstandar.
Nurdin juga menekankan kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan lansia, yang mendapat prioritas layanan kesehatan dan pendampingan lebih intensif.
Menurutnya, implementasi layanan fast track atau Makkah Route juga menjadi salah satu inovasi penting karena memangkas proses imigrasi jemaah sejak di Indonesia.
“Jemaah tidak perlu lagi antre panjang di Arab Saudi. Ini sangat membantu, terutama bagi lansia,” ujarnya.
Nurdin berharap berbagai inovasi ini terus ditingkatkan pada musim haji berikutnya agar pelayanan semakin optimal.
“Negara benar-benar hadir dalam melayani jemaah. Yang paling penting adalah jemaah merasa aman, nyaman, dan dimuliakan selama beribadah,” pungkasnya (red)
Berita terkait
