JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas, mendesak aparat penegak hukum memprioritaskan pengembalian seluruh aset yang disita dan dirampas dalam kasus dugaan penggelapan dana investasi PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI) kepada masyarakat korban. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kerugian para pemberi dana atau lender yang mencapai Rp1,3 triliun.
Desakan itu disampaikan menyusul terungkapnya sejumlah fakta dalam persidangan kasus PT DSI di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dalam persidangan terungkap, dari sekitar 100 proyek properti yang ditawarkan dengan iming-iming imbal hasil 18 hingga 23 persen per tahun, sebanyak 99 proyek diduga fiktif.
Selain itu, manajemen PT DSI disinyalir menjalankan skema Ponzi, menyalahgunakan data peminjam tanpa izin, serta menyamarkan pembayaran honorarium Brand Ambassador (BA) seolah-olah sebagai dana transaksi peminjam.
“Kejahatan finansial berkedok investasi syariah ini sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Negara tidak boleh berhenti pada penghukuman badan terhadap para tersangka, tetapi harus menjamin hak-hak ekonomi korban pulih melalui mekanisme pengembalian aset rampasan secara transparan dan akuntabel,” tegas Hasbiallah Ilyas yang akrab disapa Hasbi.
Hasbi Minta Bareskrim Kejar Aset Pelaku hingga Tuntas
Hasbi mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang telah menetapkan sejumlah petinggi perusahaan sebagai tersangka, sekaligus melakukan penelusuran dan penyitaan aset senilai ratusan miliar rupiah.
Aset yang telah ditelusuri dan disita antara lain tanah dan sertifikat. Selain itu, terdapat pengembalian akumulasi honorarium Brand Ambassador sebesar Rp5,25 miliar yang diserahkan secara kooperatif oleh artis Dude Harlino.
Meski demikian, Hasbi mengingatkan bahwa nilai aset yang telah disita masih terpaut jauh dari total kerugian para lender yang mencapai Rp1,3 triliun. Karena itu, penelusuran aset para pihak yang diduga terlibat harus terus dilakukan.
“Kami mendorong Bareskrim Polri terus mengejar sisa aset para pelaku hingga ke akar-akarnya. Di saat yang sama, koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus diperkuat agar proses pendataan dan verifikasi restitusi berjalan cepat. Jangan sampai aset sitaan justru mengendap lama atau tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh para korban,” lanjut legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta I tersebut.
Menurut Hasbi, pengembalian aset harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK diperlukan agar proses pendataan korban, verifikasi kerugian, hingga penyaluran restitusi dapat berjalan efektif.
Hasbi Ingatkan Influencer Lebih Hati-hati Promosikan Investasi
Fraksi PKB menilai kasus gagal bayar PT DSI yang mencuat sejak Mei 2025 hingga berujung pada sanksi pembatasan kegiatan usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2025 menjadi peringatan serius bagi pengawasan industri jasa keuangan.
Hasbi juga mengingatkan para figur publik dan pemengaruh atau influencer agar lebih berhati-hati sebelum menerima kerja sama promosi produk investasi. Mereka diminta melakukan uji tuntas atau due diligence untuk memastikan legalitas dan kredibilitas produk yang akan dipromosikan.
Menurutnya, promosi produk investasi oleh figur publik dapat memengaruhi keputusan masyarakat. Karena itu, kehati-hatian diperlukan agar publik tidak terjebak dalam penawaran investasi yang berisiko merugikan.
“Fraksi PKB akan terus mengawal proses hukum kasus PT DSI di PN Depok serta memastikan skema restitusi bagi para korban berjalan adil, demi melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong di masa mendatang,” tegasnya (red)

Berita terkait