JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menanggapi gelombang demonstrasi di sejumlah daerah yang menyoroti dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia memilih menyerahkan penilaian terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak kebijakan selama dua tahun terakhir.
Komarudin menilai aksi mahasiswa dan masyarakat sipil merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat. Menurutnya, berbagai demonstrasi yang berlangsung menjadi salah satu cerminan aspirasi dan penilaian publik terhadap kondisi pemerintahan saat ini.
“Penilaian itu sudah terekspresi lewat demo-demo di ribut-ribut di mana-mana, jadi saya tidak usah komentar, Anda bisa lihat sendiri kan? Dan termasuk kau sendiri merasakan apa yang ada hari ini, itu yang penting,” kata Komarudin kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP itu mengaku enggan memberikan penilaian lebih jauh mengenai perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia beralasan, posisinya sebagai politisi di luar pemerintahan berpotensi membuat pernyataannya dianggap sebagai kritik dari pihak oposisi.
“Kalau saya ini politisi, apalagi orang di luar pemerintah. Kalau saya ngomong pasti dibilang, ‘Ah itu kan lawan oposisi, jadi ngomong.’ Jadi biarlah rakyat yang menilai,” pungkasnya.
Komarudin Enggan Beri Penilaian Langsung terhadap Pemerintahan
Pernyataan Komarudin disampaikan sehari setelah demonstrasi yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil pada Selasa (20/10/2026), bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, dengan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Di Jakarta, mahasiswa bersama elemen masyarakat sipil menggelar aksi yang membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan krisis lingkungan hingga persoalan ekonomi, kebebasan sipil, pemberantasan korupsi, dan akses pendidikan.
Bagi Komarudin, masyarakat memiliki pengalaman langsung yang dapat dijadikan dasar untuk menilai arah kebijakan pemerintah. Karena itu, ia tidak ingin penilaiannya sebagai politisi dari luar pemerintahan justru mengalihkan perhatian dari aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Sikap tersebut sekaligus menempatkan demonstrasi sebagai salah satu saluran bagi warga untuk menyampaikan pandangan terhadap kebijakan negara. Berbagai tuntutan yang muncul dalam aksi menjadi bagian dari dinamika publik dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Lima Tuntutan Massa Soroti Lingkungan, Ekonomi hingga Pendidikan
Dalam demonstrasi di Jakarta, mahasiswa dan masyarakat sipil menyampaikan lima tuntutan utama untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, massa mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem yang terdampak. Kedua, mereka meminta pembenahan tata kelola kebijakan ekonomi guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih terjadi.
Ketiga, massa menuntut penghentian penyempitan ruang sipil dan militerisasi. Keempat, mereka mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, demonstran meminta biaya pendidikan diturunkan serta sistem pendidikan dibangun agar lebih berpihak kepada rakyat.
Rangkaian tuntutan tersebut menunjukkan bahwa evaluasi yang disuarakan massa mencakup berbagai bidang, bukan hanya persoalan politik, tetapi juga lingkungan, kesejahteraan, demokrasi, dan layanan publik.
Komarudin sendiri tidak memberikan penilaian terperinci terhadap setiap tuntutan tersebut. Ia menegaskan bahwa masyarakat dapat menilai sendiri kinerja pemerintahan berdasarkan situasi yang mereka hadapi sehari-hari.
Gelombang demonstrasi itu menjadi salah satu sorotan dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, Komarudin memilih memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap kebijakan pemerintah melalui aspirasi yang berkembang di ruang publik (red)
Berita terkait
