MAKASSAR, BERITA SENAYAN – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengingatkan seluruh kader dan anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD agar mampu membaca konteks serta momentum politik sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, kesalahan memahami situasi dapat membuat langkah politik menjadi tidak tepat.
Pesan tersebut disampaikan Sarmuji saat memberikan materi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota FPG DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Timur di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (17/10/2026).
“Seorang politisi yang tidak memahami konteks dan momentum pasti akan tersesat langkahnya dan salah mengambil keputusan,” ujar Sarmuji.
Ia menjelaskan, perubahan situasi politik menuntut kader untuk menyesuaikan strategi dan pola kerja agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sarmuji juga menyoroti arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang, menurut pandangannya, semakin menitikberatkan ketahanan rakyat dan kepentingan sosial.
Dalam paparannya, ia menyebut orientasi kebijakan ekonomi pemerintah tidak lagi dikendalikan oligarki, melainkan lebih diarahkan pada kepentingan masyarakat. Karena itu, kader Golkar diminta memahami perkembangan tersebut agar mampu menjalankan peran politik secara tepat.
Sarmuji Minta Kader Golkar Tetap Relevan dan Aspiratif
Sarmuji menegaskan, posisi Partai Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tidak boleh membuat kader mengabaikan aspirasi masyarakat. Loyalitas terhadap mitra koalisi, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab partai dalam menyerap serta memperjuangkan kebutuhan rakyat.
“Politisi harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi ini agar Partai Golkar tetap relevan dan hadir di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa Golkar perlu menjalankan dua peran sekaligus, yakni menjaga komitmen politik dalam koalisi dan tetap menjadi saluran aspirasi masyarakat.
“Kita berada dalam koalisi, tetap terikat pakta politik, tetapi di saat yang sama kita harus tampil sebagai partai aspiratif bagi rakyat. Kita melayani dua sisi sekaligus — menjaga loyalitas, namun tetap mengedepankan prinsip kepartaian dan kepentingan rakyat,” tegas Sarmuji.
Menurutnya, anggota fraksi di tingkat pusat maupun daerah memiliki posisi penting untuk menjaga hubungan partai dengan masyarakat. Karena itu, kader tidak cukup hanya memahami dinamika politik, tetapi juga harus mampu menerjemahkannya ke dalam kerja nyata yang dirasakan warga.
Bimtek Golkar Fokus Kawal Pemerintah dan Pemilu 2029
Sarmuji menjelaskan, kegiatan Bimtek bukan sekadar forum peningkatan kapasitas anggota fraksi. Agenda tersebut juga memiliki dua tujuan strategis, yakni mengawal program pemerintah dan memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar menjelang Pemilu 2029.
Agenda pertama adalah menjalankan amanah Musyawarah Nasional (Munas) dengan mendukung pelaksanaan program pemerintah. Seluruh anggota fraksi dari tingkat pusat hingga daerah diarahkan untuk menyosialisasikan program-program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Agenda kedua adalah memperkuat soliditas organisasi di seluruh tingkatan legislatif. Konsolidasi antara anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk menyatukan langkah serta mempersiapkan strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Tujuannya adalah membangun komitmen dan kekuatan bersama di seluruh tingkatan legislatif, mulai dari DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, guna meningkatkan perolehan porsi kursi Golkar secara signifikan pada Pemilu 2029,” tandas Sarmuji.
Melalui kegiatan tersebut, Golkar berupaya menyelaraskan pemahaman kader terhadap perkembangan politik, memperkuat peran fraksi dalam mendukung program pemerintah, dan membangun kesiapan organisasi menuju Pemilu 2029. Sarmuji menekankan bahwa kemampuan membaca momentum harus diikuti kerja politik yang tetap berpijak pada aspirasi masyarakat (red)
Berita terkait
