SURABAYA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Adela Kanasya Adies meminta pengalaman dan persoalan yang dihadapi kepala sekolah menjadi bagian penting dalam evaluasi serta penyusunan kebijakan pendidikan, termasuk pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Menurut Adela, kebijakan pendidikan akan lebih tepat sasaran apabila pemerintah dan DPR memahami langsung kondisi yang dihadapi satuan pendidikan di lapangan. Hal tersebut disampaikan Adela dalam Seminar Pendidikan: Pengelolaan, Pemanfaatan, dan Pengawasan Dana BOSP di Morazen Hotel Surabaya, Jumat (18/09).
Adela mengatakan masukan dari kepala sekolah memiliki nilai penting karena mereka berhadapan langsung dengan kebutuhan peserta didik serta berbagai persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.
“Kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya yang bagus di atas kertas, tetapi yang dapat dilaksanakan di sekolah dan memberi manfaat nyata kepada peserta didik,” ujar Adela dikutip Selasa (23/09).
Menurutnya, kondisi setiap sekolah tidak selalu sama. Karena itu, kebijakan dan pengelolaan anggaran perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI, Adela menyebut forum bersama kepala sekolah menjadi kesempatan untuk mendengar langsung persoalan yang muncul dalam pelaksanaan BOSP. Ia mengatakan masukan tersebut dapat menjadi bahan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR.
“Forum bersama kepala sekolah di Surabaya dan Sidoarjo ini penting untuk mendengar langsung apa yang berjalan baik, kendala apa yang masih dihadapi, dan apa yang perlu diperbaiki. Masukan dari lapangan inilah yang perlu kami bawa dalam fungsi pengawasan dan pembahasan kebijakan di tingkat pusat,” kata Adela.
Ia menilai komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dan satuan pendidikan diperlukan agar kebijakan tidak terputus dari realitas di lapangan.
Selain aspirasi kepala sekolah, Adela menyoroti pentingnya kualitas data dalam mendukung penyaluran dan pengelolaan BOSP. Menurutnya, data pokok pendidikan (Dapodik), perencanaan sekolah, pelaporan, serta rekening satuan pendidikan harus dikelola secara tertib dan akurat.
“Sekolah perlu didukung agar perencanaan, Dapodik, pelaporan, dan rekening satuan pendidikan tertib dan akurat. Persoalan administrasi dan data jangan sampai menghambat layanan pendidikan di Surabaya maupun Sidoarjo,” ujarnya.
Menurut Adela, persoalan administrasi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa.
Adela juga mengingatkan bahwa setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena itu, penggunaan BOSP perlu diarahkan berdasarkan prioritas masing-masing satuan pendidikan.
“Jangan hanya mengejar serapan, kejar manfaat. Jangan sampai kebutuhan sekolah dibuat agar sesuai dengan anggaran. Justru anggaranlah yang harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan prioritas masing-masing sekolah,” kata Adela.
Ia menyebut kebutuhan sekolah dapat mencakup pembelajaran, sarana dan prasarana, kegiatan siswa, administrasi, asesmen, hingga penguatan sumber daya manusia.
Pengelolaan BOSP Harus Transparan
Adela menekankan pengelolaan BOSP harus tetap berpegang pada prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Fleksibilitas penggunaan anggaran, kata dia, bukan berarti sekolah dapat menggunakan dana tanpa batas. Setiap penggunaan tetap harus sesuai ketentuan dan kebutuhan prioritas.
“Yang paling penting adalah bagaimana dana tersebut dikelola. Penggunaan dana harus mengikuti kebutuhan nyata sekolah, memberikan hasil bagi peserta didik, sekaligus tetap dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Adela juga menyampaikan tiga pesan kepada kepala sekolah dan pengelola satuan pendidikan. Pertama, dana BOSP harus dikelola dengan integritas dan akuntabilitas. Kedua, penggunaan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan nyata sekolah dan diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi peserta didik. Ketiga, sekolah harus menjaga kualitas data, perencanaan, serta pelaporan agar penyaluran dana dan program pendidikan berjalan dengan baik.
Adela menilai evaluasi kebijakan pendidikan perlu memperhatikan pengalaman sekolah sebagai pelaksana langsung program pemerintah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang ditemukan kepala sekolah dapat menjadi bahan untuk memperbaiki kebijakan agar lebih mudah diterapkan dan memberikan dampak nyata.
“Di balik setiap angka dalam anggaran pendidikan, ada harapan seorang anak. Dan di balik setiap keputusan yang kita ambil, ada masa depan generasi Indonesia,” tuturnya.
Adela berharap komunikasi antara sekolah, pemerintah, dan DPR terus diperkuat sehingga pengelolaan BOSP tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik (red)
Berita terkait
