JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB Dipo Nusantara menyoroti kesiapan infrastruktur kelistrikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menghadapi cuaca ekstrem dan bencana alam.

Menurut Dipo, penguatan ketahanan energi di NTT tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga kemampuan jaringan listrik untuk pulih dengan cepat ketika terjadi gangguan.

Ia mendorong PT PLN (Persero) memperkuat peralatan dan armada operasional di lapangan agar petugas dapat segera menangani gangguan listrik, terutama di wilayah Flores.

Dipo mengatakan hujan disertai angin kencang dapat memicu pohon tumbang yang kemudian mengganggu jaringan listrik. Kondisi geografis wilayah Flores membuat kesiapan petugas dan peralatan lapangan menjadi penting.

Karena itu, ia mendorong penambahan kendaraan operasional, seperti mobil double cabin dan sepeda motor, serta peralatan teknis yang dapat digunakan petugas ketika menangani gangguan.

“Kendala utama di sini kalau hujan angin banyak pohon tumbang. Peralatan mereka perlu ditambah, termasuk mobil double cabin, sepeda motor, dan tangga-tangga baru,” jelas Dipo di Jakarta, Selasa (22/09).

Dipo Apresiasi Respons Cepat PLN

Di tengah sejumlah catatan tersebut, Dipo mengapresiasi kinerja petugas PLN dalam menjaga pasokan listrik di Labuan Bajo. Ia menilai respons petugas terhadap laporan gangguan selama ini berlangsung cepat. Hal itu menjadi modal penting untuk mempertahankan keandalan listrik di kawasan yang juga menjadi tujuan pariwisata.

“Listrik di sini saya salut, saya apresiasi kepada teman-teman PLN. Mereka kerjanya cepat sekali. Ketika dihubungi, langsung dikerjakan. Keluhan juga hampir tidak ada, hanya kendala-kendala standar,” ungkapnya.

Selain persoalan peralatan, Dipo juga menyoroti pentingnya keseragaman data dalam mengukur pemulihan listrik setelah bencana. Ia mengatakan terdapat perbedaan metode penghitungan antara PLN dan Komisi XII DPR. PLN menggunakan pendekatan berdasarkan desa yang telah kembali dialiri listrik, sedangkan DPR menilai pemulihan perlu melihat kondisi hingga tingkat rumah tangga.

“Ada perbedaan yang mendasar, cara menghitung antara kita sama PLN. Kalau PLN bilang tadi listrik sudah menyala 97 persen, itu berdasarkan desa yang dipasang,” ujar Dipo.

Menurutnya, satu desa yang sebagian wilayahnya sudah kembali mendapat listrik belum tentu berarti seluruh rumah dan dusun di dalamnya telah menikmati pasokan listrik.

Dipo mencontohkan sebuah desa yang memiliki ratusan rumah. Apabila hanya sebagian rumah sudah kembali mendapat aliran listrik, kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya langsung dikategorikan sebagai pemulihan penuh.

“Kalau satu desa ada 300 rumah, tidak bisa misalnya hanya ada dua rumah yang menyala kemudian dianggap satu desa sudah menyala semua. Itu ada perbedaan mendasar dalam perhitungan,” katanya.

Karena itu, ia meminta data pemulihan antara PLN dan pihak terkait diselaraskan agar penanganan dapat diarahkan kepada warga yang memang masih mengalami gangguan.

Sinkronisasi Data Dinilai Penting Pascabencana

Menurut Dipo, akurasi data menjadi bagian penting dalam penanganan gangguan kelistrikan pascabencana. Data yang lebih rinci akan membantu mengidentifikasi wilayah yang masih belum mendapatkan listrik.

“Kalau PLN mengatakan desa sudah menyala, dianggap bahwa itu sudah selesai, padahal masih banyak dusun-dusun yang belum menyala. Ini perlu sinkronisasi data dan sudah kami sampaikan berulang kali dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ungkapnya.

Ia berharap seluruh pihak memiliki ukuran yang sama mengenai tingkat pemulihan listrik sehingga tidak terjadi perbedaan antara laporan administratif dan kondisi yang dirasakan masyarakat.

Dipo menegaskan penguatan ketahanan energi di NTT perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata di lapangan. Infrastruktur, armada, peralatan teknis, hingga sistem pelaporan harus saling mendukung.

Dengan langkah tersebut, penanganan gangguan diharapkan tidak hanya cepat dari sisi respons petugas, tetapi juga tepat dalam menentukan wilayah yang masih membutuhkan pemulihan.

“Tujuannya satu, supaya masyarakat yang membutuhkan titik terang semua bisa segera mendapatkan listrik kembali,” pungkas Dipo (red)