JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat perlindungan jemaah umrah Indonesia menyusul insiden pencegatan drone di sebelah selatan Makkah, Arab Saudi, pada 15 September 2026.
Hetifah menilai perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi perlu menjadi perhatian pemerintah karena ribuan jemaah Indonesia dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat.
Menurut informasi yang disampaikan Hetifah, sebanyak 18.165 jemaah umrah Indonesia dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 21–29 September 2026. Hingga 17 September 2026, belum ada laporan mengenai penundaan atau perubahan jadwal keberangkatan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Hetifah menekankan bahwa perlindungan jemaah tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga kepastian informasi. Ia meminta pemerintah memastikan jemaah memperoleh informasi resmi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami agar tidak terpengaruh kabar yang beredar melalui media sosial maupun pesan berantai.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan jamaah Indonesia mendapatkan perlindungan dan informasi yang jelas. Kita tidak ingin jamaah justru menerima informasi yang simpang siur dari media sosial atau pesan berantai,” kata Hetifah dalam rilis yang diterima Parlementaria, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, informasi resmi menjadi penting terutama ketika kondisi keamanan di negara tujuan mengalami perubahan.
18.165 Jemaah Dijadwalkan Berangkat
Hetifah menyebut keberangkatan ribuan jemaah tersebut menjadi alasan pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, 18.165 jemaah dijadwalkan berangkat dalam periode 21–29 September 2026. Sampai 17 September, belum terdapat informasi mengenai perubahan jadwal keberangkatan dari PPIU.
Hetifah meminta kondisi tersebut tetap dipantau secara berkala sehingga apabila terjadi perubahan situasi, jemaah dapat segera memperoleh arahan.
Hetifah meminta Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta PPIU memperkuat koordinasi perlindungan jemaah.
Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk memastikan informasi keamanan terbaru dapat diteruskan kepada jemaah secara cepat.
Selain informasi, pemerintah juga diminta memastikan jemaah mengetahui jalur komunikasi yang dapat digunakan ketika menghadapi kondisi darurat.
“Jamaah tidak perlu panik, tetapi juga jangan mengabaikan perkembangan situasi. Pemerintah harus hadir memberikan informasi yang cepat, satu pintu, dan mudah dipahami,” ujar Hetifah.
Insiden Drone Picu Perhatian Keamanan
Pada 15 September 2026, otoritas Arab Saudi menyatakan pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan sebuah drone di sebelah selatan Makkah sebelum memasuki wilayah udara terlarang.
Pihak Arab Saudi menyatakan drone tersebut diluncurkan kelompok Houthi. Namun, kelompok Houthi membantah tuduhan bahwa mereka menargetkan Makkah.
Karena terdapat perbedaan klaim mengenai pihak yang bertanggung jawab, informasi mengenai insiden tersebut perlu disampaikan secara hati-hati dan berdasarkan sumber resmi. Bagi Hetifah, perkembangan tersebut cukup menjadi alasan untuk memperkuat kesiapsiagaan tanpa membuat jemaah panik.
Selain pemerintah, Hetifah meminta PPIU memastikan kesiapan prosedur apabila terjadi perubahan situasi keamanan. Menurut dia, tanggung jawab penyelenggara perjalanan umrah tidak berhenti pada urusan administrasi dan pelayanan perjalanan. Kesiapan menghadapi kondisi darurat juga harus menjadi bagian dari pelayanan kepada jemaah.
“Keselamatan jamaah harus menjadi bagian utama dari pelayanan umrah. Kalau ada perubahan situasi, jamaah harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan informasi dan arahan,” katanya.
Dengan prosedur yang jelas, jemaah diharapkan mengetahui langkah yang harus dilakukan apabila terjadi kondisi darurat selama berada di Arab Saudi.
Hetifah memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus memantau perkembangan keamanan di Arab Saudi serta langkah pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada jemaah Indonesia. Ia berharap situasi tetap terkendali sehingga ibadah umrah dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
Namun, menurutnya, kesiapsiagaan tetap harus diperkuat sebagai bagian dari upaya perlindungan jemaah.
“Kita berharap situasi tetap terkendali dan ibadah jamaah Indonesia dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Tetapi kesiapsiagaan tetap harus diperkuat,” pungkas Hetifah (red)
Berita terkait
