JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong reposisi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti agar tidak hanya menjadi ruang yang menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden.
Bonnie menilai museum tersebut perlu dikembangkan sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang merekam perjalanan kelembagaan kepresidenan Indonesia dari masa ke masa.
Menurutnya, materi Museum Kepresidenan perlu diperkuat dengan kajian mengenai perubahan struktur, unit kerja, serta berbagai institusi yang berada di sekitar lembaga kepresidenan sepanjang sejarah Indonesia.
“Sehingga kalau bicara museum kepresidenan, kalau kita lihat dari namanya kepresidenan, idealnya museum ini menyimpan informasi mengenai lembaga kepresidenan semenjak lembaga kepresidenan itu eksis dalam sejarah kita,” ujar Bonnie dalam RDPU Panja Perlindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Sejarah Lembaga Kepresidenan Perlu Dikaji
Bonnie mencontohkan berbagai perubahan dalam kelembagaan dan unit pendukung presiden yang terjadi dari masa ke masa.
Salah satunya adalah perkembangan sistem pengamanan presiden. Menurut dia, perubahan tersebut juga memiliki nilai sejarah yang penting untuk diteliti dan didokumentasikan.
“Nah, maka mestinya dalam rangka penguatan dan juga pengayaan materi di dalam museum kepresidenan ini mulai dari sekarang lakukan kajian. Sekiranya apa yang bisa memperkaya tadi?” katanya.
Dengan kajian tersebut, Bonnie berharap Museum Kepresidenan dapat menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana institusi kepresidenan berkembang dan menjalankan fungsinya dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Bonnie juga menyoroti lokasi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Menurutnya, posisi museum yang berada di kawasan Ring Satu membuat akses pengunjung tidak sebebas museum pada umumnya. Pengunjung harus mengikuti prosedur tertentu serta berhadapan dengan sistem pengamanan Paspampres.
“Jadi kalau misalkan targetnya masa yang banyak, datang banyak begini, nggak mungkin loh. Masuknya juga susah kok. Ya kan? Maksudnya juga izin Paspampres. Di tengah Ring Satu di Istana Bogor,” ujarnya.
Karena kondisi tersebut, Bonnie menilai keberhasilan museum tidak tepat jika hanya diukur berdasarkan jumlah pengunjung.
Ia justru mendorong agar ukuran keberhasilan museum diperluas pada seberapa besar pengetahuan dan kajian sejarah yang dapat diproduksi dari museum tersebut.
“Kalau menurut saya, targetnya bukan hanya jumlah pengunjung, tapi seberapa banyak pengetahuan juga bisa diproduksi dari tempat ini,” tegas politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Lebih jauh, Bonnie mendorong agar museum menyimpan dokumentasi yang berkaitan dengan perjalanan lembaga kepresidenan, termasuk berbagai lembaga dan unit kerja yang pernah menjadi bagian dari ekosistem kepresidenan.
Dengan demikian, Museum Kepresidenan tidak hanya berfungsi sebagai ruang pamer, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti maupun masyarakat yang ingin memahami sejarah politik dan demokrasi Indonesia.
“Maka tempatkanlah museum kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan. Dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan,” pungkas Bonnie (red)
Berita terkait
