JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mempercepat pemulihan 87 satuan pendidikan yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Hetifah, kerusakan sekolah harus segera ditangani agar bencana tidak menimbulkan gangguan pendidikan berkepanjangan bagi anak-anak di wilayah terdampak.
Ia menilai pemulihan pendidikan tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan sekolah. Pemerintah juga harus memastikan seluruh kebutuhan pembelajaran, mulai dari sarana pendidikan hingga dukungan bagi peserta didik dan guru, dapat kembali tersedia.
“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia. Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Rehabilitasi Sekolah Harus Jadi Prioritas
Hetifah mengatakan Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan.
Namun, proses tersebut harus diawali dengan pemetaan dan verifikasi kondisi sekolah secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui tingkat kerusakan masing-masing sekolah agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik. Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” katanya.
Pendataan tersebut, lanjut Hetifah, tidak hanya menyangkut bangunan fisik. Kondisi peserta didik dan guru yang terdampak juga harus menjadi bagian dari asesmen.
Pemerintah Diminta Siapkan Skema Anggaran Darurat
Hetifah menilai pemerintah perlu memiliki mekanisme khusus untuk menangani fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana.
Menurutnya, keberadaan skema dan anggaran khusus akan memungkinkan pemerintah menyediakan ruang belajar sementara dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran yang panjang.
Hal tersebut penting terutama bagi sekolah yang bangunannya tidak memungkinkan digunakan selama masa tanggap darurat.
“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegas politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menilai ruang belajar darurat dapat menjadi solusi sementara sembari pemerintah menyelesaikan rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang rusak.
Sarana Belajar dan Psikososial Harus Diperhatikan
Menurut Hetifah, pemulihan pendidikan pascabencana harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah tidak hanya perlu memperbaiki ruang kelas, tetapi juga memastikan ketersediaan meja, kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, serta kebutuhan lainnya.
Anak-anak yang berada di lokasi pengungsian juga membutuhkan ruang bermain dan dukungan psikososial.
Hal tersebut penting karena kondisi bencana dapat memberikan tekanan terhadap psikologis anak. Karena itu, pemulihan kegiatan pendidikan harus sekaligus menjadi bagian dari proses pemulihan kondisi anak setelah mengalami bencana.
Data 87 Sekolah Harus Terus Diperbarui
Komisi X DPR RI juga meminta pemerintah memastikan data kerusakan fasilitas pendidikan di NTT akurat dan terintegrasi.
Data mengenai jumlah sekolah terdampak, tingkat kerusakan, jumlah guru dan peserta didik yang terdampak, hingga kebutuhan fasilitas darurat harus diverifikasi di lapangan dan diperbarui secara berkala.
Hetifah menilai akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan rehabilitasi dan bantuan pendidikan tidak salah sasaran.
“Data yang terpadu akan memudahkan pemerintah menentukan prioritas penanganan, termasuk sekolah mana yang harus segera diperbaiki dan mana yang masih dapat digunakan dengan perbaikan tertentu,” ujarnya.
DPR Kawal Pemulihan Pendidikan NTT
Berdasarkan data sementara BNPB hingga Sabtu sore, gempa yang berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer tersebut telah menyebabkan 47 orang meninggal dunia.
Selain korban jiwa, gempa juga merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk 87 satuan pendidikan jenjang SD hingga SMA/SMK.
Hetifah memastikan Komisi X DPR RI akan terus mengawal proses pemulihan pendidikan bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam situasi darurat. Namun, keberlanjutan pendidikan anak juga harus menjadi bagian penting dari respons pemerintah terhadap bencana.
“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya,” pungkas Hetifah (red)
Berita terkait
