JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji setelah Pemerintah Arab Saudi kerap mengubah kebijakan pada saat-saat terakhir. Menurutnya, perubahan mendadak tersebut berdampak langsung pada berbagai skema pelayanan yang telah dipersiapkan pemerintah Indonesia.

Hal itu disampaikan Husni dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII DPR RI bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Husni menjelaskan, perubahan kebijakan yang dilakukan Arab Saudi menjelang puncak ibadah haji menjadi tantangan serius bagi penyelenggara haji Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembatalan pelaksanaan skema murur dan tanazul pada musim haji 2025 yang terjadi menjelang hari pelaksanaan.

“Sering kejadian, keputusan-keputusan Kerajaan Arab Saudi sering di injury time. Tahun 2025 sama kita mau agendakan murur dan tanazul, hari sebelum hari H tiba-tiba Kerajaan Arab Saudi membatalkan,” ujar Husni.

Meski demikian, ia mengapresiasi pelaksanaan murur dan tanazul pada musim haji 2026 yang dinilai berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah, tahun 2026 ini murur dan tanazul itu dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Menurut Husni, berbagai masukan dari para ulama dalam forum RDPU menjadi referensi penting bagi DPR dan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebijakan Arab Saudi.

Selain aspek teknis, Komisi VIII DPR RI juga terus mendorong efisiensi penyelenggaraan haji, termasuk upaya memperpendek masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi guna menekan biaya penyelenggaraan.

“Kami sudah berjuang untuk itu, Pak. Karena itu adalah salah satu untuk menekan biaya haji,” jelasnya.

Husni berharap seluruh masukan dari para ulama tidak hanya menjadi bahan diskusi, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan konkret agar penyelenggaraan ibadah haji 2027 berlangsung lebih baik.

“Kita kan duduk di sini pada siang hari ini tujuannya cuma satu, bagaimana haji tahun 2027 bisa jauh lebih baik lagi,” pungkasnya (red)