JAKARTA, BERITA SENAYAN – Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sudah bukan bagian dari PDI Perjuangan. Karena itu, seluruh aktivitas politik maupun kegiatan pribadi Jokowi tidak lagi menjadi urusan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Komarudin saat dimintai tanggapan mengenai polemik prosesi adat ketika Jokowi menginjak kepala kerbau saat menerima gelar kehormatan Baginda Pemuka Bangsa di Lampung.

Menurut Komarudin, tidak ada alasan bagi PDIP untuk memberikan respons atas setiap kegiatan yang dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjadi bagian dari partai.

“Jadi apapun aktivitas beliau, saya tidak mau menanggapi karena bukan lagi bagian dari partai kan,” kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Politikus senior PDIP itu juga menilai prosesi menginjak kepala kerbau tidak memiliki kaitan dengan simbol partainya. Ia menegaskan logo PDIP adalah kepala banteng, sehingga polemik tersebut tidak relevan dikaitkan dengan PDIP.

“Tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu. Yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri,” ujarnya.

Komarudin bahkan menyampaikan kelakar bahwa partainya baru akan bereaksi apabila yang diinjak dalam prosesi adat tersebut adalah kepala banteng.

“Kecuali yang diinjak kepala banteng, pasti kita berurusan,” tegasnya.

Ia pun meminta publik tidak terus mengaitkan setiap aktivitas Jokowi dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, posisi Jokowi saat ini sudah berada di luar struktur maupun keanggotaan partai.

Sebelumnya, Jokowi menerima gelar adat kehormatan Baginda Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat di Bandar Lampung. Salah satu rangkaian prosesi tersebut adalah meletakkan jari kaki di atas kepala kerbau, yang kemudian memunculkan berbagai tafsir dan perbincangan di ruang publik. Namun, tokoh adat Lampung telah menegaskan bahwa ritual tersebut murni merupakan tradisi budaya dan tidak memiliki makna politik (red)