PURWAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menyoroti pentingnya pemerataan akses energi bersih dalam pelaksanaan program Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dijalankan BUMN, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk di sekitar wilayah pembangkit listrik.
Ia menilai, percepatan transisi energi yang dilakukan melalui sinergi Perum Jasa Tirta (PJT) I dan II bersama PLN serta anak usahanya seperti Indonesia Power dan Nusantara Power sudah menunjukkan kemajuan positif. Namun, aspek keadilan energi masih perlu diperkuat.
“Jangan sampai daerah sekitar pembangkit justru belum merasakan energi ini. kita berharap ke depan sinergi ini berjalan maksimal sehingga kebutuhan masyarakat kita, baik di darat, kepulauan, pantai, dan semua pegunungan itu bisa terselesaikan dengan program ini,” ujar Nasim saat kunjungan spesifik di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).
Nasim menegaskan bahwa konsep keadilan energi tidak hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga distribusi manfaat yang merata bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi antar-BUMN harus terus diperkuat agar program EBT tidak hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga pada dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mendorong PT Danantara Asset Management (Persero) bersama BP BUMN untuk menyederhanakan hambatan regulasi dan nomenklatur yang selama ini menghambat sinergi antar-BUMN.
“Koordinasi regulasi perlu diperkuat agar tidak ada lagi hambatan kerja sama yang memperlambat pengembangan energi nasional,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedi Santosa menegaskan bahwa transisi energi menuju EBT adalah keniscayaan yang harus terus didorong, meski menghadapi tantangan investasi dan waktu pengembalian yang panjang.
“Kendala utama yang bisa terlihat adalah memerlukan suatu biaya yang sangat tinggi, tetapi energi terbarukan itu suatu hal yang pasti akan terjadi,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI menekankan bahwa keberhasilan program EBT tidak hanya diukur dari percepatan pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana keadilan energi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia (red)
Berita terkait
