JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menekankan perlunya skema insentif dan kompensasi khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor layanan publik yang tidak dapat menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA).
Hal itu disampaikan Indrajaya merespons Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebelum dan sesudah Idul Fitri, yang memberikan fleksibilitas kerja bagi ASN melalui sistem WFA.
Menurut Indrajaya, kebijakan tersebut patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan ASN yang tetap harus bekerja secara langsung di lapangan.
“KemenPAN-RB perlu membuat pengaturan yang lebih berkeadilan, termasuk skema insentif, pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi, atau bentuk kompensasi lain bagi ASN yang tidak memiliki fleksibilitas kerja,” ujar Indrajaya, Rabu (11/2/2026).
Legislator asal Papua Selatan itu menyebut ASN di sektor layanan esensial seperti tenaga kesehatan, guru, petugas kebencanaan, pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan tetap menjalankan tugas dengan jam kerja panjang dan sistem shift, bahkan saat periode libur Idul Fitri.
Ia menilai perbedaan karakter pekerjaan harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan kerja ASN agar tidak menimbulkan ketimpangan beban.
“Kebijakan tersebut patut diapresiasi. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sudahkah kebijakan ini dirancang dengan mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh ASN?” katanya.
Indrajaya juga menyinggung praktik di sejumlah negara maju yang memberikan fleksibilitas bagi aparatur administrasi, namun di saat yang sama menyediakan tunjangan dan insentif khusus bagi pekerja layanan garis depan.
Menurutnya, pendekatan serupa bisa menjadi rujukan agar kebijakan WFA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keadilan dan penghargaan terhadap ASN yang berada di garda terdepan pelayanan publik (red)
Berita terkait
