Rina Sa’adah: Negara Tak Boleh Kalah Hadapi Tambang Ilegal

JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menilai maraknya tambang ilegal di kawasan hutan mencerminkan melemahnya kontrol negara atas sumber daya alam strategis. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak kalah menghadapi praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara dalam jangka panjang.

“Tambang ilegal bukan hanya soal pelanggaran administratif, ini soal wibawa negara. Negara tidak boleh kalah,” tegas Rina Sa’adah di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Rina mengungkapkan data Kementerian Kehutanan yang menunjukkan hampir dua pertiga aktivitas pertambangan di kawasan hutan dilakukan tanpa izin resmi. Dari total 296.807 hektare area pertambangan di kawasan hutan, sekitar 191.790 hektare di antaranya tidak memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Menurutnya, kondisi ini membuktikan adanya persoalan struktural dalam pengawasan dan penegakan hukum. Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi memperparah kerusakan hutan, memicu konflik agraria, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologis yang besar.

“Kerusakan hutan akibat tambang ilegal meninggalkan beban jangka panjang, mulai dari bencana ekologis hingga hilangnya potensi ekonomi berkelanjutan,” ujarnya.

Rina juga menyoroti kecenderungan lemahnya pengendalian negara atas kawasan hutan produksi. Ia menilai, penguasaan kawasan hutan secara ilegal yang kemudian diarahkan menuju legalisasi melalui perubahan tata ruang merupakan pola berbahaya yang harus dihentikan.

Ia menegaskan, negara harus hadir dengan langkah konkret, salah satunya melalui audit forensik lintas kementerian berbasis data spasial dan hukum. Audit tersebut dinilai penting untuk membongkar aktor-aktor di balik tambang ilegal serta menghitung kerugian negara secara akurat.

“Tanpa ketegasan dan keberanian politik, praktik ini akan terus berulang. Ketegasan negara adalah syarat mutlak menjaga hutan dan keadilan ekologis,” pungkas Rina Sa’adah (red)