Badko HMI Jatim Desak Audit Dana Reses DPR

SURABAYA, BERITA SENAYAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur menyoroti dua persoalan besar yang mencerminkan makin jauhnya negara dari generasi muda: kenaikan dana reses DPR RI menjadi Rp702 juta per anggota dan perpecahan berkepanjangan dalam tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Ketua Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Badko HMI Jatim, Dzulkarnain Jamil, menilai kebijakan kenaikan dana reses di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil sebagai bukti lemahnya prioritas pemerintah terhadap kepentingan publik.

“Kenaikan ini terjadi ketika ruang partisipasi pemuda makin sempit. Negara tampak murah hati kepada legislatif, tapi pelit terhadap masa depan generasi muda,” ujarnya dalam pernyataan di Surabaya, Selasa (28/10).

Sebagaimana dilaporkan sejumlah media nasional seperti Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia, dana reses DPR tahun 2025 naik menjadi Rp702 juta per anggota. Kebijakan ini menuai kritik luas karena dianggap minim pengawasan dan transparansi publik.

Badko HMI Jatim menilai dana sebesar itu seharusnya digunakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan pemuda di daerah pemilihan, bukan sekadar acara seremonial.

“Kami menuntut DPR membuka laporan penggunaan dana reses secara transparan. Publik berhak tahu berapa titik kunjungan, siapa penerima manfaat, dan sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar terserap,” tegas Dzulkarnain.

KNPI Terbelah, Negara Dinilai Abai terhadap Kepemudaan

Selain itu, Dzulkarnain juga menyoroti perpecahan internal KNPI yang melahirkan lebih dari satu kepengurusan di tingkat pusat.
Menurutnya, hal ini membuat arah pembinaan kepemudaan nasional menjadi kabur.

“KNPI yang dulu menjadi rumah bersama anak muda kini justru menjadi simbol keterpecahan. Negara tidak bisa diam. Kemenpora dan Kemenkumham harus turun tangan menyatukan kembali kepemudaan Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, perpecahan KNPI bukan sekadar konflik organisasi, melainkan persoalan serius dalam ekosistem pembinaan generasi muda yang dapat membuka ruang intervensi politik praktis.

Badko HMI Jatim mendesak sejumlah langkah konkret:

1. Kemenpora RI membentuk forum rekonsiliasi nasional pemuda lintas organisasi.

2. Kemenkeu dan BPK melakukan audit terbuka atas penggunaan dana reses DPR.

3. DPR RI meninjau ulang kebijakan kenaikan dana reses dan mengalokasikan sebagian untuk program pemberdayaan pemuda.

4. Pemerintah pusat dan daerah memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antara lembaga politik dan organisasi kepemudaan.

“Negara wajib hadir bukan untuk menambah kenyamanan kekuasaan, tapi menjamin keberlanjutan kepemimpinan nasional dari generasi ke generasi,” pungkas Dzulkarnain Jamil (red).