Berita Senayan
Network

INDEF Nilai Ekonomi Prabowo-Gibran Stabil tapi Belum Reformis

Redaksi
Laporan Redaksi
Jumat, 24 Oktober 2025, 12:39:45 WIB
INDEF Nilai Ekonomi Prabowo-Gibran Stabil tapi Belum Reformis
Presiden Prabowo saat menyalami para menteri dalam Rapat Kabinet Paripurna.



JAKARTA, BERITA SENAYAN – Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, para ekonom menilai belum terjadi perubahan struktural yang signifikan dalam perekonomian nasional.

Dalam laporan bertajuk “Evaluasi 1 Tahun Prabowo–Gibran di Bidang Ekonomi”, INDEF mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 mencapai 5,12% (yoy). Angka tersebut menunjukkan ketahanan makroekonomi yang tetap terjaga, meski sejumlah kebijakan pemerintah mendapat sorotan publik, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan langkah efisiensi anggaran yang mempersempit ruang fiskal.

“Pemerintah berhasil menjaga stabilitas, tetapi belum terlihat reformasi baru yang mampu mempercepat pertumbuhan,” ujar M. Fadhil Hasan, Ekonom Senior INDEF, dalam konferensi pers, Kamis (23/10/2025).

Berdasarkan analisis big data media sosial yang dilakukan Continuum INDEF, program Makan Bergizi Gratis menjadi topik paling banyak dibahas netizen, dengan 183.723 percakapan dan 76,9% sentimen negatif. Kasus keracunan makanan serta polemik di Badan Gizi Nasional menjadi sorotan utama publik.

Sebaliknya, program Sekolah Rakyat memperoleh 77,5% sentimen positif, karena dinilai membantu akses pendidikan bagi keluarga miskin dan masyarakat pelosok.

“Sebanyak 62% netizen menyuarakan kritik terhadap program pemerintah. Kekhawatiran utama adalah potensi korupsi pada program dengan anggaran besar,” kata Wahyu Tri Utomo, Peneliti Continuum INDEF.

Meski demikian, Wahyu menilai masyarakat juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi, yang menjadi program paling banyak diberitakan sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Aktivitas Diplomasi Global dan Tantangan Ekonomi

INDEF mencatat Presiden Prabowo telah melakukan tiga kali reshuffle kabinet dengan total 10 pejabat diganti sepanjang setahun terakhir. Sekitar 70% kunjungan Presiden juga merupakan lawatan luar negeri, yang mencerminkan prioritas tinggi pada diplomasi global dan penguatan posisi strategis Indonesia di dunia internasional.

Menurut Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF, diplomasi ekonomi yang semakin aktif perlu diimbangi dengan manfaat nyata bagi ekonomi domestik.

“Pemerintah perlu strategi yang jelas dalam menghadapi hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok, dan BRICS. Diversifikasi mitra strategis dan tata kelola yang transparan menjadi kunci,” ujarnya.

Eko juga menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan, sertifikasi ketat, dan transparansi anggaran dalam program MBG untuk menghindari risiko korupsi.

Selain itu, INDEF menilai pengelolaan Dana Abadi (Danantara/SWF Indonesia) perlu memperhatikan dua aspek utama: dampak makroekonomi pada pasar keuangan domestik dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip internasional “Santiago Principles”.

Stabilitas Terjaga, Namun Belum Ada Terobosan Struktural

Secara umum, indikator makroekonomi menunjukkan kinerja positif: pertumbuhan sekitar 5%, inflasi di bawah 3%, dan tingkat pengangguran yang menurun. Namun, INDEF menilai capaian ini lebih merupakan kelanjutan dari kebijakan era sebelumnya daripada hasil reformasi baru.

“Investasi dalam negeri memang meningkat, tetapi investasi asing langsung justru melambat. Struktur ekspor juga masih bergantung pada komoditas primer seperti CPO, batu bara, dan nikel,” ujar Fadhil Hasan.

Analisis big data INDEF terhadap delapan program prioritas (Asta Cita) menunjukkan bahwa sektor hilirisasi menjadi bidang dengan sentimen negatif tertinggi kedua setelah MBG.

Fadhil menekankan perlunya pemerintah memperkuat strategi komunikasi publik agar capaian positif dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

“Evaluasi satu tahun ini seharusnya dilihat dalam konteks waktu yang singkat. Namun, pemerintah perlu memperbaiki persepsi publik melalui komunikasi yang transparan dan berbasis data,” pungkasnya (red).


Berita terkait

Demokrasi di Ambang Retak: Ketika PBNU Menjadi Cermin Krisis Politik Nasional
Demokrasi di Ambang Retak: Ketika PBNU...
28 November 2025, 00:21:14
Biaya Gerai Koperasi Merah Putih Dinilai Terlalu Tinggi
Biaya Gerai Koperasi Merah Putih Dinilai...
27 November 2025, 15:24:11
Badko HMI Jawa Timur Audiensi Dengan BKD Jatim : Dorong Sinergi, Transparansi dan Penguatan Integritas ASN
Badko HMI Jawa Timur Audiensi Dengan...
27 November 2025, 10:24:34
DR. Dhifla Nilai KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat
DR. Dhifla Nilai KUHAP Baru Perkuat...
25 November 2025, 20:00:48
Kohati Ushuluddin Gelar Bedah PDK I : Langkah Awal Eksistensi Peran Perempuan
Kohati Ushuluddin Gelar Bedah PDK I...
23 November 2025, 02:18:01