JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Asep Romy Romaya meminta pemerintah memperkuat validasi dan pemutakhiran data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Asep mengingatkan jangan sampai masyarakat miskin yang sebenarnya tidak mampu membayar iuran justru tidak tercatat sebagai penerima PBI.
Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses layanan kesehatan secara adil.
“Ketidaktepatan data PBI ini menjadi salah satu temuan yang kami dapatkan di lapangan. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya tidak mampu membayar iuran, tetapi tidak masuk dalam data PBI,” ujar Asep saat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dua Persoalan Data PBI Harus Dibenahi
Asep menjelaskan, persoalan data PBI memiliki dua sisi yang sama-sama membutuhkan perhatian pemerintah.
Pertama, ada masyarakat yang seharusnya menerima bantuan iuran tetapi belum masuk dalam data PBI.
Kedua, terdapat peserta yang kondisi ekonominya kemungkinan sudah membaik sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima, tetapi masih tercatat dalam data.
“Ketidaktepatan data ini memiliki dua sisi persoalan. Ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan PBI tetapi tidak terdata, dan ada pula yang mungkin sudah tidak memenuhi kriteria tetapi masih tercatat sebagai penerima. Dua-duanya harus segera dibenahi,” tegasnya.
Menurut Asep, pembaruan data penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
Peserta Mandiri Rentan Terkendala Tunggakan
Selain persoalan data PBI, Asep menyoroti masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri tetapi mengalami tunggakan akibat kondisi ekonomi yang menurun.
Kelompok ini dinilai berada dalam posisi rentan karena tidak lagi mampu membayar iuran secara mandiri, sementara belum masuk dalam skema PBI pemerintah.
“Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta mandiri sering kali menunggak karena kondisi ekonomi menurun. Mereka berada di posisi rentan, tidak mampu bayar mandiri tetapi belum masuk skema PBI,” jelasnya.
Asep menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan.
Perubahan kondisi ekonomi masyarakat harus dapat terdeteksi sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak kehilangan akses perlindungan kesehatan.
Asep menegaskan persoalan PBI tidak boleh dipandang sebatas persoalan administrasi. Menurutnya, ketidaktepatan data dapat berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, bahkan berpotensi memengaruhi keselamatan warga.
“Dampak ketidaktepatan data ini berimplikasi langsung terhadap keselamatan masyarakat. Banyak warga terpaksa menunda pengobatan karena khawatir tidak mampu menanggung biaya pelayanan kesehatan,” katanya.
Karena itu, pemerintah diminta memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan status kepesertaan.
Pemda dan Desa Diminta Aktif Perbarui Data
Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Asep mendorong pemerintah daerah hingga tingkat desa dilibatkan secara aktif dalam pemutakhiran data.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting karena lebih dekat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah masing-masing.
Pemutakhiran data juga perlu dilakukan secara berkala dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi warga. Selain itu, Asep meminta pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data yang mudah, cepat, serta tidak berbelit-belit.
“Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat harus diberikan ruang untuk melaporkan apabila status kepesertaannya tidak sesuai,” pungkasnya.
Asep berharap pembenahan data PBI dapat memastikan masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan kesehatan secara tepat sasaran.
Menurutnya, data yang akurat dan mutakhir menjadi salah satu kunci agar program jaminan kesehatan benar-benar mampu menjangkau warga yang membutuhkan (red)
Berita terkait
