JAKARTA, BERITA SENAYAN – Pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dinilai perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai ancaman kejahatan transnasional yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, mendesak pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan perbatasan, termasuk jalur-jalur tikus yang rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
Menurut Haris, ancaman tersebut mencakup illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan narkoba, hingga penyelundupan barang.
Jalur Tikus Perlu Diawasi Lebih Masif
Haris menilai pengamanan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pengawasan terhadap jalur-jalur tidak resmi yang digunakan untuk keluar-masuk wilayah Indonesia juga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui patroli rutin dan pemantauan berkala.
“Negara harus hadir lebih dari itu dalam bentuk kesejahteraan,” ujar Haris, seraya menekankan bahwa pendekatan kesejahteraan dan keamanan harus berjalan beriringan di wilayah perbatasan, Kamis (10/09).
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap patok-patok batas negara untuk memastikan wilayah kedaulatan Indonesia tetap terjaga.
Untuk memperkuat pengawasan, Haris mendorong penambahan jumlah personel aparat TNI dan Polri di kawasan perbatasan.
Selain jumlah personel, sarana dan prasarana pertahanan juga perlu diperkuat melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas).
Menurutnya, keberadaan aparat dan infrastruktur pengamanan yang memadai menjadi bagian penting dalam mencegah aktivitas ilegal di kawasan perbatasan.
Haris juga mengingatkan agar kesejahteraan prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan menjadi perhatian pemerintah.
Kerja Sama dengan Negara Tetangga Diperluas
Ancaman di wilayah perbatasan, lanjut Haris, tidak selalu dapat diselesaikan melalui kebijakan domestik.
Karena itu, pemerintah perlu memperbarui sekaligus memperluas kerja sama pengamanan perbatasan dengan negara-negara tetangga.
Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mencegah dan menangani kejahatan lintas negara yang memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai jalur operasional.
Haris menegaskan penguatan keamanan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Sebelumnya, ia mendesak pemerintah menerapkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan (prosperity and security approach) secara lebih masif.
Menurutnya, masyarakat perbatasan harus mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok, pekerjaan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar masyarakat di kawasan perbatasan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi benar-benar merasakan kehadiran negara.
Dengan demikian, penguatan pertahanan, pemberantasan kejahatan transnasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan bersamaan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah terdepan (red)
Berita terkait
