JAKARTA, BERITA SENAYAN – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, meminta pemerintah memperkuat sistem kesiapsiagaan dan peringatan dini menghadapi potensi erupsi gunung api di sejumlah daerah.
Menurutnya, erupsi gunung api memang tidak selalu dapat dicegah. Namun, risiko terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan material dapat ditekan apabila pemerintah memiliki sistem mitigasi yang kuat dan berjalan sejak dini.
“Erupsi gunung berapi memang tidak selalu bisa dicegah, tetapi risikonya bisa dikurangi. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan sistem peringatan dini yang kuat, informasi yang cepat dan akurat, serta perlindungan yang benar-benar sampai kepada masyarakat,” ujar Maman Imanul Haq di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Politikus yang akrab disapa Kiai Maman itu menyoroti peningkatan aktivitas vulkanik sejumlah gunung api di Indonesia. Di antaranya Gunung Anak Krakatau yang berstatus waspada, Gunung Semeru berstatus siaga, serta Gunung Ibu di Maluku Utara dan Gunung Ili Lewotolok di Nusa Tenggara Timur yang berstatus siaga.
Mitigasi Jangan Menunggu Erupsi
Kiai Maman menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh baru dilakukan ketika erupsi telah terjadi. Pemerintah harus memastikan seluruh perangkat kesiapsiagaan berfungsi sejak munculnya tanda-tanda peningkatan aktivitas vulkanik.
Hal itu mencakup pemantauan aktivitas gunung api, penyampaian informasi kepada masyarakat, kesiapan jalur dan proses evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan warga apabila terjadi kondisi darurat.
“Setiap perkembangan status dan potensi bahaya harus disampaikan secara cepat, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat melalui kanal resmi pemerintah. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi dari media sosial yang belum tentu benar,” tegasnya.
Menurut Maman, kecepatan penyampaian informasi menjadi bagian penting dalam mitigasi. Informasi yang terlambat atau tidak jelas berpotensi menimbulkan kepanikan sekaligus membuat masyarakat mengambil keputusan yang keliru ketika menghadapi ancaman bencana.
Minta Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Selain sistem peringatan dini, Maman menilai koordinasi lintas sektor harus diperkuat. BPBD, BNPB, TNI/Polri, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, relawan, hingga masyarakat harus memiliki pembagian peran yang jelas.
Dengan koordinasi yang baik, respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat dan terukur, terutama ketika masyarakat membutuhkan evakuasi maupun bantuan dasar.
“Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak erupsi yang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan warga, tetapi juga kesehatan, transportasi, pertanian, ketersediaan air bersih, serta aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai dampak erupsi dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, strategi mitigasi tidak cukup hanya berorientasi pada proses evakuasi, tetapi juga harus memperhitungkan keberlangsungan kebutuhan dasar dan aktivitas warga terdampak.
Legislator asal Jawa Barat tersebut mengimbau masyarakat tetap tenang, tetapi tidak meremehkan potensi bahaya. Warga diminta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah, BPBD, BNPB, PVMBG, serta aparat setempat.
Masyarakat juga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi berbahaya dan melakukan langkah perlindungan terhadap keluarga.
“Aktivitas di luar rumah sebaiknya dikurangi dan pintu serta jendela ditutup untuk mengurangi masuknya abu ke dalam rumah. Masyarakat juga perlu melindungi sumber air dan makanan agar tidak terkontaminasi abu vulkanik,” pungkas Kiai Maman (red)
Berita terkait
