MANGGARAI, BERITA SENAYAN – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, menyoroti kondisi fasilitas kesehatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang terdampak gempa pada 21–22 Agustus 2026.
Bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi IX DPR RI, Ninik meninjau langsung kondisi rumah sakit, puskesmas, hingga puskesmas pembantu (pustu) di wilayah tersebut. Kunjungan dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan pascabencana.
Rombongan Komisi IX bertolak dari Jakarta menuju Labuan Bajo sebelum melanjutkan perjalanan darat sekitar empat jam menuju Kabupaten Manggarai. Dalam kunjungan tersebut, rombongan turut membawa bantuan yang bersumber dari dana pribadi anggota Komisi IX DPR RI.
Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian utama adalah Rumah Sakit (RS) Ruteng. Sejumlah bangunan rumah sakit mengalami kerusakan dan dinilai sudah tidak layak digunakan. Bahkan, beberapa bagian bangunan berada dalam kondisi mengkhawatirkan dan berpotensi roboh.
Meski demikian, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dengan memanfaatkan sejumlah tenda darurat.
Pasien Melahirkan Dirawat di Tenda
Salah satu tenda digunakan sebagai ruang nifas untuk merawat ibu yang akan maupun baru saja melahirkan. Ninik mengungkapkan terdapat sekitar 15 pasien dengan kondisi yang beragam.
“Di sana ada ibu yang melahirkan bayi kembar, ada yang baru menjalani operasi caesar pada hari itu, ada yang mengalami pendarahan dan membutuhkan istirahat, ada yang baru menjalani operasi kuret, dan ada juga yang sedang menunggu kelahiran bayinya,” ujar Ninik dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Di antara pasien tersebut terdapat seorang ibu berusia 16 tahun yang sedang menjalani perawatan akibat pendarahan. Kendati demikian, kondisi kehamilannya dilaporkan baik.
Ninik bersyukur sebagian besar ibu dan bayi yang mendapatkan perawatan berada dalam kondisi sehat meski harus menjalani pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan akibat bencana.
Selain ruang nifas, sejumlah layanan rumah sakit lainnya juga dipindahkan ke tenda darurat. Salah satunya ruang radiologi. Karena memiliki risiko paparan radiasi, rombongan tidak masuk ke dalam tenda tersebut.
Rombongan kemudian meninjau tenda yang difungsikan sebagai ruang Instalasi Gawat Darurat (UGD). Sekitar 10 tempat tidur digunakan untuk merawat pasien, yang mayoritas mengalami patah tulang akibat gempa.
Nakes Juga Jadi Korban Gempa
Dalam dialog dengan tenaga kesehatan, Ninik menilai pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tetap bekerja meski turut menjadi korban gempa.
Ia mendorong Kementerian Kesehatan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, insentif bukan sekadar persoalan finansial, melainkan bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas di tengah situasi sulit.
“Saya kira insentif buat para Nakes yang menjadi korban gempa ini penting dan harus diperjuangkan. Mereka di satu sisi harus tetap melayani, tapi di sisi yang lain juga menjadi korban,” tegas Ninik.
Politisi PKB itu juga meminta pemerintah tidak hanya mengirimkan dokter spesialis ke wilayah terdampak. Kebutuhan tenaga perawat, menurutnya, juga harus menjadi perhatian.
Ia bahkan mengusulkan keterlibatan tenaga perawat dari Poltekkes untuk membantu pelayanan di daerah bencana. Langkah tersebut dinilai penting agar tenaga kesehatan lokal memiliki kesempatan beristirahat dan terhindar dari kelelahan berlebihan atau burnout.
“Bantuan tenaga medis jangan hanya untuk dokter spesialis, tetapi juga perawat. Bisa mengambil dari Poltekkes yang ada agar perawat di tempat bencana memiliki waktu untuk beristirahat dan tidak mengalami burnout,” katanya.
Menurut Ninik, kebutuhan tambahan tenaga perawat menjadi semakin mendesak karena sebagian tenaga kesehatan di RS Ruteng juga terdampak gempa.
Rumah Nakes Rusak Harus Didata
Komisi IX DPR RI juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan terhadap rumah tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengalami kerusakan.
Pendataan tersebut diperlukan agar para tenaga kesehatan yang rumahnya terdampak dapat memperoleh dukungan perbaikan dari pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah harus segera mendata rumah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang rusak karena bencana agar bisa segera mendapatkan bantuan perbaikan dari pemerintah pusat,” tegas Ninik.
Tak berhenti di RS Ruteng, rombongan Komisi IX kemudian meninjau sejumlah fasilitas kesehatan lain yang mengalami kerusakan akibat gempa di Pulau Flores.
Salah satunya Puskesmas Bangka Kenda, Manggarai. Fasilitas tersebut menjadi salah satu dari 68 unit fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan. Dari jumlah itu, sebanyak 19 fasilitas dilaporkan belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi Puskesmas Bangka Kenda bahkan dinilai cukup parah. Kerusakan membuat fasilitas tersebut tidak lagi aman untuk digunakan.
“Di Puskesmas Bangka Kenda ini juga parah banget, efek gempa membuatnya tidak lagi bisa dipakai, lantai goyang, tembok runtuh, bahkan kami tidak bisa masuk,” ujar Ninik.
Karena lokasi puskesmas berada di kawasan pegunungan dan kondisi bangunannya dinilai tidak aman, Ninik meminta pemerintah tidak sekadar melakukan renovasi.
Menurutnya, opsi relokasi ke lokasi yang lebih aman harus menjadi prioritas agar fasilitas kesehatan tersebut dapat kembali melayani masyarakat tanpa menimbulkan risiko keselamatan.
“Kami sudah meminta Kemenkes untuk tidak merenovasi, tapi merelokasi ke tempat aman,” pungkas Ninik (red)
Berita terkait
